Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22083
Title: Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Aplikasi Android Package Melalui Pesan Whatsapp (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)
Other Titles: Package Application Through Whatsapp Messages (Study At The Special Criminal Investigation Directorate Of Polda Sumut)
Authors: Gulo, Karunia Krisman
metadata.dc.contributor.advisor: Isnaini
Zulyadi, Rizkan
Keywords: tindak pidana;aplikasi android package;pesan whatsapp;criminal acts;android package applications;whatsapp messages
Issue Date: 8-Sep-2023
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;211803014
Abstract: Tindak pidana penipuan online menggunakan aplikasi Android Package lewat pesan Whatsapp merupakan salah satu jenis tindak pidana siber dengan metode sniffing. Tesis ini membahas tindak pidana ini dengan membaginya dalam tiga permasalahan penelitian, yaitu: 1. Bagaimana aturan hukum pencurian data pribadi (identity theft) dengan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp? 2. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi dalam hukum positif Indonesia? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban atas tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp? Penelitian Hukum Normatif-Empiris dipilih sebagai metode, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal: 1. Pengaturan hukum pencurian data pribadi (identity theft) dengan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp secara umum terdapat dalam UU PDP dan UU ITE, dimana dalam penegakan hukumnya belum bisa dilakukan secara maksimal. 2. Perlindungan hukum data pribadi dalam UU PDP sudah komprehensif, hanya saja aturan turunannya sampai sekarang belum dibuat. 3. Tingkat pengetahuan pengguna sangat menentukan dalam mencegah terjadinya penipuan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp. Untuk itu disarankan: 1. Memberikan kelonggaran untuk persyaratan permintaan data nasabah terkait tindak pidana penipuan online, meningkatkan kepatuhan perusahaan social networking sites luar negeri dalam memberikan informasi kepada Kepolisian terkait tindak pidana penipuan online. 2. Meningkatkan Cyber Patrol dan kapasitas kepolisian dalam mengawasi situs-situs penjualan data pribadi. menerapkan protokol tata kelola keamanan data yang terstandarisasi untuk institusi-institusi yang mengelola data pribadi dalam jumlah besar. 3. Literasi keamanan berselancar di cyberspace hendaknya terus digalakkan. Fraud crime by using Android Package Application through Whatsapp Messages is a type of cybercrime using the sniffing method. This thesis discusses this crime by dividing it into three research problems, namely: 1. What are the legal arrangements for identity theft using the Android Package application via Whatsapp messages? 2. How is the legal protection of personal data in the positive law of Indonesia? 3. How is the legal protection for victims of fraud crime by using Android Package Application through Whatsapp Messages? The research method used is the normative-empirical legal method, to obtain normative legal provisions and their application to any particular legal event. The results of the study show several things: 1. Legal arrangements for identity theft using the Android Package application via Whatsapp messages are generally contained in the Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which their law enforcement cannot be carried out optimally yet; 2. Legal protection for personal data in the Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection Law is already comprehensive, however, its derivative regulations have not been made yet. 3. The level of user knowledge is quite useful in preventing fraud using the Android Package application via Whatsapp messages. For this reason, it is recommended: 1. Providing lax rules for requesting customer data related to online fraud, increasing the compliance of foreign social networking sites companies in providing information to the Police regarding online fraud. 2. Improving Cyber Patrol and police capacity in supervising websites selling personal data, and implementing standardized data protection protocols for institutions that manage large amounts of personal data. 3. Security literacy in cyberspace should be more encouraged.
Description: 186 Halaman
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22083
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
211803014 - Karunia Krisman Gulo - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography761.85 kBAdobe PDFView/Open
211803014 - Karunia Krisman Gulo - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV803.04 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.