Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Partai Politik (Studi pada: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Asahan)

Abstract

Badan Kesatuan Bangsa dan Politk (Kesbangpol) memiliki peran fasilitator bagi kelembagaan masih kurangnya peranan Kesbangpol dalam pembinaan Partai Politik di Kabupaten Asahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kesbangpol Asahan dan faktor penghambat peran Kesbangpol dalam pembinaan Parpol. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi .Hasil penelitian ini menggunakan teori Horopoetrimenunjukkan peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan partai politik (Studi pada: Partai PKPI) dapat dibuktikan sebagai berikut: Peran sebagai suatu kebijakan sudah baikterutama dalam partai PKPI salah satunya kebijakan mengenai pendidikan politik, Kesbangpol dalam suatu kebijakan sudah dikatakan baik dengan adanya kebijakan mengenai pendidikan politik yang sudah dilaksanakan oleh setiap Parpol terutama pada Parpol PKPI. Peran sebagai strategi sudah baik karena Kesbangpol sudah melakukan pembinaan seperti pendidikan politik. Peran sebagai alat komunikasi sudah baik sudah terlaksananya tujuan dan informasi yang sudah tersampaikan kepada setiap partai poltik. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa cukup baik di mana jika partai politik boleh meminta masukan atau saran dari Kesbangpol. Faktor penghambat yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kesbangpol khususnya pada bidang politik dalam negeri. The National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) had a facilitator role for institutions. This research aims to determine the role and the inhibiting factors of Kesbangpol's in fostering political parties. This research used a qualitative descriptive research with data collection techniques, included interviews, observation and documentation. The results of the research used Horopoetri theory show that the role of National Unity and Politics Agency in fostering political parties can be proven as follows: The role as a policy, as a strategy, as a communication tool, as a dispute resolution tool, the factor was the lack of Human Resources in Kesbangpol.