Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan Online Dari Prespektif Victimologi (Studi Putusan Nomor : 1080/Pid .Sus /2019/PT.Mdn)

Abstract

Penipuan bisnis online bisa dilakukan dengan berbagai modus, berikut ini beberapa modus yang biasa digunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya seperti melakukan modus penipuan bisnis online berupa pembajakan akun. Biasanya pelaku akan membajak akun-akun yang dianggap menguntungkan, seperti akun media sosial tokoh ternama. Jika sudah mampu dibajak maka aksi penipuan bisa dilancarkan dengan menggunakan akun dari seseorang yang terkenal sehingga mudah dipercaya saat ditawari produk, atau yang lebih parah disuruh mentransfer sejumlah uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penindakan pidana terhadap pelaku penipuan arisan melalui online berdasarkan KUHP dan faktor apa yang menghambat penindakan pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan melalui media online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penindakan pidanaterhadap pelaku penipuan arisan online dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena di dalam kasus terdapat unsur penipuan dikenakan Pasal 378 KUHP. Penindakan tindak pidana tersebut dimulai dari beberapa tahapan. Tetapi karena dalam Pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku Online business fraud can be carried out using various modes. Here are several modus that are commonly used by perpetrators to deceive their victims, such as carrying out online business fraud in the form of account hijacking. Usually, perpetrators will hijack considered profitable accounts, such as social media accounts of famous figures. If it can be hijacked, then fraudulent action can be carried out using the account ID of someone well-known so that they are easily trusted when offered a product, or worse, they are asked to transfer a certain amount of money. This research aimed to determine the criminal enforcement against perpetrators of online social gathering fraud based on the Criminal Code and what factors hinder criminal enforcement against criminal acts perpetrators of social gathering fraud via online media. This research used normative juridical methods and descriptive approaches. Data collection in this research used observation and documentation methods. The data analysis used in this research was qualitative. The research results concluded that criminal action against perpetrators of online social gathering fraud was carried out following the rules of criminal law, namely the Criminal Code (KUHP). Because of a fraud element in this case, it was subject to Article 378 of the Criminal Code. Enforcement against criminal acts began with several stages. However, because the criminal threat is too lenient in Article 378 of the Criminal Code, the police officers applied Article 28 paragraph (1) and Article 45 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Thus, those Articles had been able to charge the perpetrators.