Tanggung Jawab Penyedia Barang / Jasa Melalui E-Marketplace Ditinjau dari Peraturan Perundang–undangan di Indonesia (Studi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace, mengetahui dan memahami proses perjanjian pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum perikatan dalam perjanjian pengadaan barang/ jasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023 pada BKPSDM Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptifanalisis. Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan studi literature dan survey lapangan yang kemudian dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan sistem elektronik tidak merubah struktur mekanisme projek sesuai peraturan presiden no 16 tahun 2018 terkait PBJ namun terdapat penyesuain dimana aktivitas didalamnya menggunakan sistem database sehingga lebih efektif dan efisien dengan tetap dibawah pengawasan sebagaimana fungsi PBJ secara konvensinal. Persiapan pengadaan barang / jasa meliputi persiapan swakelola, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan Pelaksanaan pengadaan barang / jasa. Tanggung jawab hukum perikatan kepada penyedia dalam perjanjian pengadaan barang/ jasa pada BKPSDM Kota Medan wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan bertanggung jawab atas Pelaksanaan kontrak, Kualitas, Ketepatan perhitungan jumlah dan volume projek, Ketepatan waktu penyerahan dan Ketepatan lokasi penyerahan. This research was conducted with the aim of knowing and understanding the legal arrangements regarding the procurement of goods/services through e-marketplaces, knowing and understanding the process of agreements for the procurement of goods/services through e-marketplaces and to know and understand the legal responsibilities of engagement in agreements for the procurement of goods/services at the Agency. Staffing and Development of Human Resources in Medan City. The research was conducted in May 2023 at the Medan City BKPSDM. This research is a normative legal research which is descriptive-analytic in nature. The data in this study were obtained based on literature studies and field surveys which were then analyzed using a qualitative approach. The results of this study indicate that implementing an electronic system does not change the structure of the project mechanism in accordance with Presidential Regulation No. 16 of 2018 regarding PBJ, but there are adjustments where activities in it use a database system so that it is more effective and efficient while remaining under supervision as is the conventional PBJ function. Preparation for procurement of goods/services includes preparation for self-management, preparation for procurement of goods/services through providers and implementation of procurement of goods/services. The legal responsibility of the engagement to the provider in the agreement for the procurement of goods/services at the Medan City BKPSDM must meet the qualifications in accordance with regulatory provisions and be responsible for contract execution, quality, accuracy of calculating the number and volume of the project, timeliness of delivery and accuracy of delivery location.