Analisis Yuridis terhadap Kualitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Ditinjau dari UU No. 25 Tahun 2009 Tentangpelayanpublik (Studi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Utara)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikator musih rendahnya kualuas pelayanan publik di Indonesia, hal ini dapat kita lihat dari pelayanan yang sulit umuk dialses Disisi lain semangat desentralisasi dan retormasi menuntut perubahan-perubahan peran dari pemerintah maupun masyarakai. Sebagai jawaban alas tumtutan perubahan tersebugood governance perlu diterapkan daiam scgala aspek pembangunan, termasuk di dalamnya pelayanan publik yang merupakan instrumen penting dalam penyelenggaran negara Penerapan standar dan partisipasi masvarakat dalam penvelenugaraan pelayanan puolik tersebut harus didukung dengan strategi yang selaras dengan sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan. Pada Grand Design Refornasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025ditetapkan indikator keberhasilan program berupa peningkatan integrilas pelavanan publik di Pusat dan Daerah. Dengan demikian strategi sebaiknya difokuskan pada dua hal yaitu Penyempurnaan sistem pelayanan dan Peningkatan kinerja layanan Pemerintah Daerah dan merupakan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Unit Pelayanan Terpadu sebagai lembaga yang bertugas memberikan pelayanan publik Hal ini berkaitan dengan belm adanya penyusunan perencanaan program berkesinambungan yang mempertimbangkan prosedur, metode, anggaran dan kebijakan Faktor lain yang kurang diperhatikan adalah kurangnya pelibatan swasta. masyarakat dan lembaga pengawasan dalam hal ini Ombudsman sebagai lembaga pengawas pclayanan publik Penyusunan,perencanaan program peningkatan kualitas pelavanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyaraka: masih sult untuk diaktualisastkan Hasil penelinan menunjukkan bahwa unsur ianggungjawab petugas peiayanan, kepastian biaya peiavanan.kemudahan memperoieh informasi, keadiian pemrosesan permolienan dan kecepatan pihak pengelola memproses keluhan atau pengaduan masyarakat sebagai prioritas uiama yang diinginkan masyarakat untuk dipenuhi oleh organisasi publik, nanun dalam pelaksanaannya masih mengecewakan. Kondisi birokrasi yang diinginkan pada tahun 2014 terutama jumlah Pegawai Negeri Sipil yang proporsional, pemerintahan bersih dan bebas Kolusi. Korupsi dan Nepotisme (KKN), peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalime sumber daya manusia aparatur, peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat dan daerah, serta peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan.Sehingga diharapkan kondisi birokrasi pada tahun 2015 yaitu telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya menyusun program peningkatan pelayanan publik berkaitan dengan tanggungjawab petugas pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kemudahan memperoleh informasi, keadlan pemrosesan permohonan, kecepatan pihak pengelola memproses keluhan atau pengaduan masyarakat, menyusun visi dan misi pelayanan publik, peningkatan kelembagaan pelayanan publik, penyusunan standar operasional prosedur, pemenuhan sarana dan prasarana, information and communicaton technology, dan evaluasi pelayanan publik. This research is motivated by the existence of indicators of the low quality of public services in Indonesia, we can see this from services that are difficult to access. On the other hand, the spirit of decentralization and reform demands changes in the role of the government and society. As an answer to the demands for change, good governance needs to be applied in all aspects of development, including public services which are an important instrument in state administration. The application of standards and community participation in the administration of public services must be supported by strategies that are in line with the targets and success indicators set. In the Grand Design for Bureaucratic Reform for 2010 - 2025, indicators of program success were determined in the form of improving the integrity of public services at the Central and Regional levels. Thus, the strategy should be focused on two things, namely improving the service system and increasing service performance Regional Government and has the potential to increase Regional Original Income. The Integrated Service Unit as an institution tasked with providing public services. This is related to the lack of continuous program planning that takes into account procedures, methods, budgets and policies. Another factor that is not given enough attention is the lack of private sector involvement. community and supervisory institutions, in this case the Ombudsman as a supervisory institution for public services. Preparation and planning of programs to improve the quality of public services in accordance with community needs: still difficult to actualize. Research results show that the elements of responsibility for service officers, certainty of service costs, ease of obtaining information, fairness of processing Politeness and speed of management in processing complaints or complaints from the public are the main priorities that the public wants to be fulfilled by public organizations, but the implementation is still disappointing. The desired bureaucratic conditions in 2014 are primarily a proportional number of Civil Servants, clean government and free from collusion. Corruption and Nepotism (KKN), improving the quality of public services, increasing the capacity and accountability of bureaucratic performance, increasing the professionalism of human resources in the apparatus, increasing the mobility of apparatus between regions, between the center and regions, as well as increasing salaries and welfare guarantees. So it is hoped that the condition of the bureaucracy in 2015 means that good governance has been realized with a government bureaucracy that is professional, has high integrity, serves the public and is a servant of the state. The recommendation of this research is the need to develop a public service improvement program related to the responsibilities of service officers, certainty of service costs, ease of obtaining information, fairness of application processing, speed of management processing complaints or complaints from the public, preparing the vision and mission of public services, improving public service institutions, preparing standard operating procedures, fulfillment of facilities and infrastructure, information and communication technology, and evaluation of public services