Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Yang Melakukan Penarikan Kendaraan Mobil Akibat Wanprestasi Melalui Perjanjian Pembiayaan (Studi pada PT Sinarmas Multifinance Medan)

Abstract

Terjadinya hubungan hukum antara pihak debitur dengan PT Sinarmas Multifinance, dikarenakan pihak debitur mengadakan perjanjian pembiayaan dengan membeli kendaraan mobil. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan seperti wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit mobil dikarenakan pemberian fasilitas kredit mengandung risiko, yaitu pihak debitur tidak melaksanakan tanggung jawab dalam melakukan angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Masalah difokuskan pada bagaimana pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur yang melakukan penarikan kendaraan mobil akibat wanprestasi melalui perjanjian pembiayaan, bagaimana mekanisme penarikan kendaraan mobil akibat wanprestasi, dan bagaimana penyelesaian pihak PT Sinarmas Multifinance dalam menyelesaikan wanprestasi terhadap penarikan kendaraan mobil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang didukung dengan data primer dan data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian mengacu kepada peraturan perundangundangan yaitu, Pasal 1131 KUHPerdata tentang Pengaturan Hak Jaminan, dan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan. Adapun upaya yang dilakukan oleh PT Sinarmas Multifinance terhadap pihak debitur wanprestasi adalah pemberian surat peringatan (SP.1), (SP.2), (SP.3), dan eksekusi jaminan fidusia. Adapun penyelesaian wanprestasi pada PT Sinarmas Multifinance dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi). There is a legal relationship between the debtor and PT Sinarmas Multifinance, because the debtor entered into a financing agreement by buying a car. However, in practice it often happens problems such as default in the implementation of credit financing agreements car because providing credit facilities contains risks, namely parties the debtor does not carry out his responsibilities in making appropriate installments agreed agreement. The problem focuses on how the debtor's responsibility towards the creditor who makes the withdrawal car due to default through a financing agreement, how? the mechanism for withdrawing a car due to default, and how resolution of PT Sinarmas Multifinance in resolving default regarding car recalls. The research method used is empirical juridical supported by primary data and secondary data with descriptive research specifications analysis through a conceptual approach and legislation. The research results refer to statutory regulations namely, Article 1131 of the Civil Code concerning Regulation of Security Rights, and Article 11 paragraph 2 of Law Number 4 of 1994 concerning Mortgage Rights. The efforts made by PT Sinarmas Multifinance towards parties debtors in default are given warning letters (SP.1), (SP.2), (SP.3), and execution of fiduciary guarantees. As for the settlement of defaults at PT Sinarmas Multifinance can be done through court (litigation) or outside court (non-litigation).