Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus Skimming (Studi Di Polda Sumatera Utara)

Abstract

Umumnya pelaku kejahatan skimming dalam melakukan aksinya pelaku Kejahatan Skimming adalah suatu tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara illegal. Sangat penting untuk mengatasi dan menangani serta Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian menggunakan skimmer. Bermacam tugas yang telah dicoba oleh Subdit Cyber Polda Sumut dalam menanggulangi kejahatan pencurian duit memakai skimmer, maka dari itu perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana modus yang dilakukan pelaku tindak pidana skimming serta peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian uang dengan cara Skimming. Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Modus operasi para pembobol bank yaitu memasang skimmer di mulut ATM. Setelah data nasabah didapat, pelaku tinggal memasukkan kedalam kartu ATM. Yang nantinya pembobol akan dengan leluasa menguras uang nasabah, Tindakan ini termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut Undang- Undang ITE. fulngsi ultama kelpolisian selbagaimana diatulr dalam Ulndang-Ulndang No. 2 tahuln 2002, secara preemtif Artinya ulpaya pelndelkatan yang dilakulkan kelpada masyarakat selacara sosial. Secara prelvelntif Dalam mellaksanakan tulgas ini dipelrlulkan kelmampulan profelssional telkhnik telrselndiri selpelrti patroli, pelnjagaan pelngawalan dan pelngatulran. Secara represif yaitul relprelsif julstisiil dan non julstisiil Tulgas ini melmulat sulbtansi telntang cara pelnyidikan dan pelnyellidikan selsulai delngan hulkulm acara pidana dan pelratulran Pelrulndang-Ulndangan lainnya. Generally, the perpetrators of skimming crimes carry out their actions. Skimming crimes are stealing credit or debit card information by illegally copying the information on the magnetic stripe of a credit or debit card. It is significant to overcome, handle, and conduct inquiries and investigations into criminal acts of theft using skimmers. The North Sumatra Regional Police's Cyber Sub- Directorate has attempted various tasks in dealing with money theft crimes using skimmers. Therefore, the formulation of the problem in this research was what mode was used by the skimming crime perpetrators and the role of the police in handling money theft crimes using skimming. The type of research that researchers used in this research was juridical-normative law. The modus operandi of bank breakers was to install a skimmer at the cash dispensers of the ATM. After the customers' data were obtained, the perpetrators only needed to enter it into the ATM card. Later, they would freely drain the customers' money. This action was included in the criminal acts of information and electronic transactions regulated in Article 30 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, then referred to as the ITE Law. The primary function of the Police, which was regulated in Law No. 2 of 2002, preemptively meant an approach made to society socially. Preventively, conducting this task required professional technical skills such as patrolling, guarding, and regulating. Then, repressively, they were justifiably and non-justifiably repressive. This task contained substance regarding the methods of inquiry and investigation following the Criminal Procedural Code and other Legislations.