Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan No-mor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

Abstract

Masalah pertanggungjawaban pidana belum menunjukkan adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Dampak negatif perbuatan tindak pidana yaitu penyebaran informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan mengandung unsur pornografi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/PN Mdn terhadap tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Metodologi yang digunakan adalah normatif yang bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan penelitian ini adalah aturan hukum yang digunakan KUHPidana, Un-dang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn adalah dilakukan penerapan pidana, melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 KUHPidana. Hakim menjatuhkan pidana selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, subsider 3 bulan penjara dan meineitapkan masa peinangkapan dan peinahanan yang teilah dijalani teirdakwa dikurangkan seiluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. The issue of criminal liability does not yet show a similar pattern in determining the error and responsibility of criminal acts perpetrators. The negative impact of criminal acts is the information/electronic documents dissemination that violate decency and contain pornographic elements. The formulation of the problem in this research was how the legal rules regulate criminal acts intentionally without the right to distribute electronic documents containing violations of decency and what the criminal liability for perpetrators was in Decision Number 42/Pid.Sus/PN Mdn regarding criminal acts intentionally without the right to distribute electronic documents containing violations of decency. The methodology used was normative with analytical descriptive. The conclusion was the legal rules used were the Criminal Code, the Pornography Law, and the Information and Electronic Transactions Law, criminal liability in Decision Number 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn was conducting the punishment application, violating Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in conjunction with Article 56 of the Criminal Code. The judge sentenced the perpetrators to 2 years and a fine of IDR 1,000,000,000, subsidiary to 3 months in prison, and stipulated that the period of arrest and detention the defendant had served was deducted entirely from the sentence imposed.