Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Terkait Hak Atas Informasi Dan Petunjuk Penggunaan Dalam Bahasa Indonesia Di Kota Medan

Abstract

Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Seperti peredaran produk obat yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia, konsumen dapat dirugikan dengan tidak adanya informasi yang lengkap dan jelas yang ada di label obat tersebut. Sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan bagaimana penganturan hukum terhadap peredaran obat tanpa izin edar, bagaimana pengaturan hukum terhadap konsumen atas hak informasi dan petunjuk penggunaan obat dalam bahasa Indonesia serta bagaimana tanggung jawab hukum atas peredaran obat tanpa informasi dan petunjuk penggunaan bahasa Indonesia di BPOM kota Medan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu dengan menggunakan berbagai data seperti perundang undangan, teori hukum keputusan pengadilan Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini adalah mengungkapkan fakta yang Secara umum pengaturan mengenai hak atas informasi obat yang beredar sesuai dengan UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat 1 (j). Keefektifan pemerintah dalam mengawasi dan menjalankan aturan yang telah dibuatnya sangat diperlukan agar UU tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut, yakni melindungi masyarakat dari penyalahgunaan obat-obatan akibat dari pencantuman informasi penggunaan obat yang belum memadai. Consumer Protection is all efforts to guarantee legal certainty to provide protection to consumers. For example, the circulation of drug products that do not include information and/or instructions for use in Indonesian, consumers may be disadvantaged if there is no complete and clear information on the drug labels. So that raises several questions about how the law regulates the circulation of drugs without a distribution permit, how are the legal arrangements for consumers regarding the right to information and instructions for using drugs in Indonesian and what are the legal responsibilities for distributing drugs without information and instructions for using Indonesian at the BPOM in Medan. The method used in this study is normative juridical, namely a research method that examines document studies, namely by using various data such as legislation, legal theory of court decisions. circulating in accordance with Law NO. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 8 paragraph 1 (j). The effectiveness of the government in supervising and implementing the rules that have been made is very necessary so that the law can work in accordance with the objectives of these laws and regulations, namely to protect the public fr