Perlindungan Hukum Terhadap Debitur atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi (Studi Kasus PT FIF Group Cabang Aceh Singkil)

Abstract

Kecenderungan masyarakat dalam membeli suatu barang dengan pembayaran diangsur beberapa kali bukan hanya dilakukan oleh golongan ekonomi menengah keatas tetapi juga menengah ke bawah. Dalam praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi serta Bagaimana upaya kekuatan perjanjian antara kreditur dan debitur. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan penerapan hukum positif, suatu gejala, peristiwa, dan kejadianyang terjadi saat ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library Research), Penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan studi langsung ke PT FIF GROUP Cabang Aceh Singkil dan Wawancara. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi di PT FIF Group Cabang Aceh Singkil) belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada penerapannya dan fakta lapangan debitur selaku konsumen dari PT. FIF Group Cabang Aceh Singkil tidak mendapatkan keadilan, keseimbangan, keselamatan, dan kepastian hukum saat terjadi eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi. PT. FIF Group Cabang Aceh Singkil belum mampu melaksanakan sesuai dengan undang-undang tersebut. Artinya dalam hal ini tidak ada kekuatan hukum perjanjian baik bagi kreditur maupun debitur, sehingga kreditur tidak berhak untuk mengeksekusi jaminan fidusia saat terjadinya wanprestasi. The tendency of people to buy an item with several installment payments is not only carried out by the upper middle class but also the lower middle class. In practice that occurs in society, the emergence of a fiduciary guarantee agreement generally begins with a debt agreement between the creditor and the debtor where the fiduciary guarantee agreement is intended as an anticipatory measure for the creditor if it turns out that the debtor cannot fulfill his obligations to pay off his debt. The problems in this study are how legal protection for debtors is in the execution of fiduciary guarantee objects due to default and how to enforce agreements between creditors and debtors.The research method used is normative juridical, namely the type of research carried out by studying existing norms or laws and regulations related to the issues discussed. The nature of this research is descriptive, namely research that seeks to describe the application of positive law, a symptom, event, and event what's happening right now. Data collection methods used in research this is Library Studies (Library Research), Field research (field research) namely by conducting direct studies at PT FIF GROUP Aceh Singkil Branch and Interview. Based on the results of research on legal protection for debtors in the execution of fiduciary guarantee objects due to default at PT FIF Group Aceh Singkil Branch) it is not in accordance with Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In its application and facts on the ground the debtor as a consumer from PT. FIF Group Aceh Singkil Branch did not get justice, balance, safety and legal certainty when an object of fiduciary security was executed due to default. PT. FIF Group Aceh Singkil Branch has not been able to implement in accordance with the law. This means that in this case there is no legal force for the agreement for both the creditor and the debtor, so the creditor has no right to execute the fiduciary guarantee when default occurs.