Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi pada Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas I Medan

Abstract

Di Indonesia sendiri upaya untuk mengimplementasikan kebijakan pidana yang modern ini telah dimulai dari dulu melalui pembicaraan para pakar, praktisi, dan pejabat negara terkait. Pada tanggal 5 juli 1963 ketika Sahardjo, selaku Menteri Kehakiman ketika peresmian gelar Doktor Honoris Causa, dalam pidatonya mengemukakan gagasan tujuan pemidanaan narapidana tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.3Sebelum memakai sistem pemasyarakatan, sistem yang digunakan adalah sistem kepenjaraan, orang yang dijatuhi hukuman dikirim ke penjara untuk melaksanakan hukumannya di dalam tembok teralis besi sampai habis masa pidananya. ​ 785 / 5.000 Hasil terjemahan Hasil terjemahan In Indonesia itself, efforts to implement this modern criminal policy have started long ago through discussions between experts, practitioners and relevant state officials. On July 5 1963, Sahardjo, as Minister of Justice at the inauguration of the title of Doctor Honoris Causa, in his speech put forward the idea that the purpose of punishing convicts was not only to protect society from repeating evil acts by convicts, but also to protect lost people by providing them with provisions for life as useful citizens in the world. in society.3 Before using the correctional system, the system used was the prison system, people who were sentenced were sent to prison to carry out their sentence within iron bars until their sentence expired.