Analisis Terhadap Putusan No.100/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Mdn. dalam Perspektif Kepastian Hukum

Abstract

Secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyalahgunaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilkukan oleh terdakwa Drs. Sahala Tampubolon, Bulosson Parukkilon Pasaribu dan Drs. Parlindungan Simbolon yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 32,740.000.00. yang tertuang pada putusan No. 100/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDn. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat Deskriftif analisis, sumber data penelitian ini terdiri dari sumber hukum primair, sekunder dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan Karena semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Literally corruption is rottenness, ugliness, depravity, dishonesty, bribery, immorality, deviation from the sanctity of words or utterances that are insulting or slanderous. This research aims to determine and analyze the abuse carried out jointly in cases of criminal acts of corruption committed by the defendant Drs. Sahala Tampubolon, Bulosson Parukkilon Pasaribu and Drs. Symbolon protection which caused losses to the State's finances amounting to IDR. 32,740,000.00. as stated in decision no. 100/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDn. The research method used is normative legal research which is descriptive analysis. The data sources for this research consist of primary and secondary legal sources using a library research approach which is then analyzed qualitatively. Conclusion: Because all the elements in the subsidiary indictment have been fulfilled, the defendant is legally and convincingly guilty of committing "Joint Corruption Crimes" in the subsidiary indictment, namely violating Article 3 in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. Law No. 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code.