Analisis Pengawasan Pendataan untuk Meningkatkan Objek PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan Dua

Abstract

Dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, salah satu sumber penerimaan negara yang potensial dan perlu ditingkatkan penerimaannya, oleh sebab itu upaya penggalian potensi pajak ini merupakan fungsi kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan sebagai unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak. Mengingat besamya jumlah objek pajak dan beragamnya tingkat pendidikan serta pengetahuan wajib pajak, maka belum seluruhnya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan objek pajak yang dikuasai/dimiliki dan dimanfaatkan. Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengadakan kegiatan pendataan objek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, ditemukan masalah sebagai berikut :• Pelaksanaan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan sendiri. objek pajak yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan. Adapun hipotesis yang penulis sajikan adalah : Apabila pelaksanaan pendaftaran objak Pajak Bumi dan Bangunan mencapai sasaran, maka diharapkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat. Berdasarkan dari analisis dan evaluasi yang telah diberikan atas hasil penelitian pada perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan : Secara umum pelaksanaan pengawasan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Hambatan yang ada hanya terletak pada adanya beberapa bawahan yang kurang berani mengambil keputusan walau wewenang untuk itu ada padanya sehingga memerlukan konsultasi dengan atasannya pada setiap pengambilan keputusan. Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : Setiap unit kerja (seksi) hendaknya mendapatkan salinan kebijaksanaan kantor pusat. Misalnya SF dan SK, meskipun pelaksanaan kebijakan tersebut ada pada seksi tertentu. Dan secara berkala in hous training tetap dipertahankan sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dapat dikristalkan kepada seluruh pegawai. In the imposition of Land and Building Tax, one source potential state revenues and needs to be increased, Therefore, efforts to explore tax potential are the office's function land and building tax services as an element of the Directorate's implementation Tax General. Considering the large number of tax objects and the various levels Taxpayer education and knowledge are not yet entirely mandatory tax can carry out the obligation to register tax objects controlled/owned and utilized. Therefore to give better service, then the Land Tax Service Office and The building holds data collection activities for PBB objects (Land Tax and Building). Based on preliminary research carried out, it was found the following problems:• Implementation of data collection on Land Tax objects and The building has not been able to increase taxpayer awareness of register yourself. tax objects controlled/owned/utilized. The hypothesis that the author presents is: If implemented Land and Building Tax object registration reaches the target, then It is hoped that Land and Building Tax revenues can increase. Based on the analysis and evaluation provided above the results of research on the company, conclusions can be drawn: Overall In general, the implementation of supervision can increase work effectiveness. The only obstacle that exists lies in the presence of several subordinates lacks the courage to make decisions even though the authority to do so lies with him so it requires consultation with his superiors at each appointment decision. From the conclusions above, the author provides suggestions as follows as follows: Each work unit (section) should receive a copy head office policy. For example SF and SK, despite implementation This policy exists in certain sections. And periodically in house training is maintained according to central government policies can be crystallized to all employees.