Kebijakan Publik dalam Perumusan Perda Syariah Di Indonesia: Studi Kasus Di Kota Lhoksumawe (Aceh) dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat)

Abstract

Pelaksanaan Perda Syariah di Indonesia, khususnya di Lhoksumawe (Aceh) dan Tasikmalaya masih menjadi kontroversi. Ada kelompok masyarakat yang mendukung dan menolak. Sebagai bagian dari Kebijakan Publik, Perda Syariah masih dipandang sebagai kepentingan politik para elit dan otoritasi kehendak lokalitas. Kepentingan elit/kelompok dianggap lebih berperanan ketimbang keperlluan terhadap Perda Syariah itu sendiri. Benarkah demikian? Bagaimanakah sebenarnya Perda Syariah dalam pandangan Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Perda Syariah dalam aspek Kebijakan publik dan dalam pandangan Islam. Kegiatan penelitian ini direncanakan dalam 2 tahun kegiatan, yaitu: Tahun 1. Pengujian proses perumusan kebijakan publik Perda Syariah di Kota Lhoksumawe dan Tasikmalaya yang menganalisis siapa yang berperan dalam perumusan kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut memang keperluan masyarakat atau hanya kepentingan elit semata. Tahun 2: memformulasikan bentuk atau model Perumusan Kebijakan Publik Pera Syariah sesuai dengan Islam. Ditnjau dari metodologinya, jenis penelitian ini adalah eksplorasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan model analisis poses pembuatan/perumusan kebijakan publik. Data dikumpulkan dengan cara wawacara secara mendalam dengan pelaku/kelompok yang terlibat merumuskan Kebijakan Publik Perd Syariah di Kota Lhoksumawe, Aceh dan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.