Penegakan Hukum Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Surat Keputusan Bersama di Polda Sumut (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

Abstract

Penegakan Hukum berupakan bagian dari proses terlaksananya hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur didalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tetapi delik pencemaran nama baik ternyata tidak memberikan jaminan proses penegakan hukum yang baik dan objektif terhadap pasal 27 ayat (3) terjadinya dalam memahami rumusan pasal tersebut masih memiliki multi tafsir dan multi interpretasi yaitu perbedaan kritik dan pencemaran nama baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field Research) serta analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Tujuan dari penelitian ini ada untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum serta faktor penegakan hukum khususnya terhadap pencemaran nama baik pasal 27 ayat (3), Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pengaturan hukum pencemaran nama baik diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Surat keputusan Bersama serta dalam proses penegakan hukumnya masih terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan memerlukan banyak nya ahli untuk menentukan apakah perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan pidana atau tidak sehingga dapat menghasilkan hukum yang objektif dan tidak diskriminatif. Criminal prosecution is part of the implementation of criminal law, especially with regard to the criminal offense of defamation, which is regulated by Article 27 paragraph (3) of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. However, the fact that it is a criminal offense does not guarantee that it will be properly prosecuted. Objectively regarding Article 27 paragraph (3), the occurrence in understanding the formulation of this article still has multiple interpretations and multiple interpretations, namely differences in criticism and defamation. The type of research used was normative juridical with the nature of analytical descriptive. The data collection was carried out using library and field research methods, and data analysis in this research was carried out qualitatively using deductive methods. This research aimed to know how the legal regulation and law enforcement factors, especially regarding defamation, Article 27 paragraph (3). The research results showed that the legal regulation of defamation was regulated in the Information and Electronic Transactions Law, the Indonesian Criminal Code and Joint Decree, as well as in the law enforcement process, there were still several obstacles, namely the lack of investigators in the inquiry and investigation process and the need for many experts to determine whether the act is a criminal act or not, so that it can produce objective and non-discriminatory law.