Analisis Putusan Terhadap Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Yayasan Sari Asih Nusantara Dalam Pembayaran Utang Kepada Kreditur (Study Kasus : Putusan 24/Pdt.Sus.Pkpu/2021/PNMedan)

Abstract

Putusan Penundaan Kewajiban Utang perkara No 24/Pdt.Sus.PKPU/2021/Pn Niaga Medan. Latar belakang permasalahan Debitur mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Negeri Niaga Medan yang menjadi kompetensi relatifnya. Permohonanan PKPU diajukan oleh Linda Herawati,SH, pimpinan Yayasan Sari Asih Nusantara karena mempunyai piutang yang belum dibayar dan telah jatuh tempo serta menggangap Yayasan Sari Asih Nusantara selaku debitur tidak mampu lagi membayarnya karena sedang kesulitan dan keuangan hinga terancam bangkrut. Rumusan masalah Bagaimana aturan hukum terhadap penetapan PKPU ialah sebuah Yayasan, bagaimana akibat hukum apabila debitur tidak menjalankan isi perjanjian dengan sempurna dan bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Yayasan Sari Asih Nusantara dalam penetapan PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan terhadap penetapan PKPU jika pemohonnya adalah sebuah Yayasan, bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini dan bagaiamana akibat hukum yang diterima oleh debitur jika tidak melaksanakan isi perdamaian dengan sempurna. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim terhadap penetapan PKPU kepada kreditur yang dimohonkan oleh Yayasan Sari Asih Nusantara tidak dapat di tolak, karena Yayasan Sari Asih Nusantara sudah memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon PKPU. Siapa saja dapat mengajukan permohonan PKPU dengan syarat memenuhi ketentuan yang tercantum didalam Undang-undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Decision on Postponement of Debt Obligations case No 24/Pdt.Sus.PKPU/2021/Pn Niaga Medan. Background of the problem The debtor submits a PKPU application to the Medan Commercial District Court which becomes his relative competence. The PKPU application was submitted by Linda Herawati, SH, the head of the Sari Asih Nusantara Foundation, because she had unpaid and past due accounts receivable and considered the Sari Asih Nusantara Foundation as the debtor to be unable to pay them anymore due to financial difficulties and was threatened with bankruptcy. Formulation of the problem What are the legal rules for determining PKPU as a foundation, what are the legal consequences if the debtor does not carry out the contents of the agreement perfectly and what are the judges' considerations for the Sari Asih Nusantara Foundation in determining PKPU. This study aims to find out what the rules are for determining PKPU if the applicant is a foundation, what are the considerations of the judge in deciding this case and what are the legal consequences received by the debtor if he does not carry out the contents of the peace perfectly. The type of research used is normative juridical research. The results of this study indicate that based on the judge's consideration of the PKPU determination of creditors being applied for by the Sari Asih Nusantara Foundation, it cannot be rejected, because the Sari Asih Nusantara Foundation has fulfilled the requirements as a PKPU applicant. Anyone can apply for a PKPU provided that they fulfill the conditions set out in Law 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt.