Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Jejaring Sosial ( Penelitian di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara)

Abstract

Kebijakan kriminal dalam Penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik yang di lakukan di jejaring sosial adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber saat ini Untuk mengkaji bagaimana kendala yang di hadapi dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian empiris teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dengan mengunakan deskriptif analisis. Kebijakan Penal dan non Penal Dalam Upaya Penangulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik Di Jejaring Sosial Kebijakan formulasi terkait dengan pencemaran nama baik dapat dilihat berdasarkan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kendala kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU ITE, kendala terhadap infrastruktur polri seperti alat-alat kelengkapan laptop dan komputer dan pengunaan aplikasi software. Kebijakan penal yaitu kebijakan formulasi berkaitan suatu objek peraturan dan kebijakan aplikasi pelaksana undang-undang. Criminal policy in dealing with crimes of defamation which is done on social networks The objectives of the research carried out are: namely to find out and analyze penal policies in dealing with defamation crimes in cyberspace today To examine the obstacles faced in efforts to overcome defamation crimes in cyber space The method used in this research is normative and empirical juridical research. Data collection techniques are interviews using descriptive analysis Penal and non-penal policies in efforts Countering Crimes of Defamation in Social Networks Policy formulation related to defamation can be seen based on article 45 paragraph 3 of the Republic of Indonesia Law no. 19 of 2016 concerning amendments to the Republic of Indonesia Law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactionsConstraints are the lack of public understanding of the ITE Law, obstacles to police infrastructure such as laptop and computer equipment and the use of software applications Penal policies are formulation policies relating to a regulatory object and application policies implementing the law.