Efektivitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penanganan Pelanggaram Pemilu Tahun 2019

Abstract

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) dilatari oleh protes- protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas Pemilu pada Pemilu 1971. Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu Untuk itulah dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pada sisi lain lembaga pengawas Pemilu juga berubah nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu ditetapkan menjadi Lembaga tetap bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap penanganan pelanggaran serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan teori indikator pengukuran efektivitas Campbell (Shabrina, 2014) yaitu Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan terhadap Program, dan Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat efektivitas terhadap penanganan terhadap pelanggaran oleh 3 Divisi yaitu Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Pencegahan dan Partisipatif Masyarakat, Divisi Penyelesaian Sengketa sudah baik sesuai dengan keempat indikator pengukuran efektivitas, namun dalam memaksimalkan pencapaian tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kerangka hukum yang tidak kompherensif, tertinggal dari peristiwa, sulit untuk dilaksanakan, dan tidak memberikan daya cegah dan efek jera, persiapan administratif dan teknis pelaksanaan, dan kurangnya SDM berlatar belakang pendidikan ilmu hukum serta sarana prasana. A new Election Supervisory Institution emerged during the 1982 Election, under the name of the Election Implementation Supervisory Committee (Panwaslak Pemilu) based on protests over the many violations and manipulation of vote counting carried out by Election officials in the 1971 Election. In the reform era, demands for the formation of an Election Organizer For this reason, the General Election Commission (KPU) was formed and on the other hand, the election supervisory institution also changed its nomenclature to the Election Supervisory Committee (Panwaslu). Furthermore, the election supervisory institution was designated as a permanent institution called the Election Supervisory Body (Bawaslu). The aim of this research is to find out how effective Bawaslu of North Sumatra Province is in handling violations and the factors that can influence it. This research uses Campbell's effectiveness measurement indicator theory (Shabrina, 2014), namely Program Success, Target Success, Program Satisfaction, and Overall Goal Achievement. This research uses a descriptive qualitative approach using interview, observation and documentation techniques. The results of this research show that the level of effectiveness in handling violations by 3 divisions, namely the Violation Handling Division, Community Prevention and Participation Division, Dispute Resolution Division is good according to the four effectiveness measurement indicators, but in maximizing this achievement there are influencing factors such as the framework laws that are not comprehensive, lag behind events, are difficult to implement, and do not provide preventive power and deterrent effects, administrative and technical preparation for implementation, and a lack of human resources with a legal education background and infrastructure.