Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Abstract

Peranan adalah kewajiban seseorang dalam suatu pekerjaan. Kurangnya peran dari pemerintah dan sosialisasi antara masyarakat penerima bantuan dengan pemerintah desa menjadi sebuah permasalah dalam pengelolaan bantuan langsung tunai. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal serta mengetahui faktor penghambatnya. Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara kewenangan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa telah mengetahui apa kewenangannya dengan baik. tanggung jawab telah dilaksanakan dengan cukup baik, dibuktikan dengan tanggung jawabnya dalam menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bapak Bupati, serta melakukan pemantauan dalam penyaluran bantuan langsung tunai di desa. Dalam kejelasan tujuan sudah dijalankan cukup baik, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu tentang perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Namun dalam cakupan pekerjaan belum terlaksana dengan baik untuk pengelolaan maupun penyaluran bantuan langsung tunai dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. A role is a person's obligations in a job. The lack of role from the government and socialization between aid recipient communities and village governments is a problem in managing direct cash assistance. This article aims to determine the role of the Community and Village Empowerment Service in managing Direct Cash Assistance (BLT) in Gunung Tua Jae village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency and to determine the inhibiting factors. This research method is descriptive qualitative. The results of this research conclude that in terms of authority, the community and village empowerment service knows its authority well. His responsibilities have been carried out quite well, as evidenced by his responsibility in submitting written reports to the Regent, as well as monitoring the distribution of direct cash assistance in the village. In terms of clarity of objectives, it has been implemented quite well, the community and village empowerment service assists the Regent in carrying out government affairs in the field of community and village empowerment, namely regarding the formulation of policies in the field of community and village empowerment. However, the scope of work has not been carried out properly for the management or distribution of direct cash assistance to the community and village empowerment services.