Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Menegakkan Disiplin Siswa Di Sekolah (Studi Di SMKN PP 1 Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara)

Abstract

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan profesi guru dalam mendisiplinkan siswa yaitu terdapat pada UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PP (peraturan pemerintah) No. 74 Tahun 2008 dan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dimana dijelaskan dalam 2 peraturan perundang- undangan 1 peraturan pemerintah (PP) dan 1 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) tersebut dijelaskan bahwa guru dalam menjalankan tugas dan profesinya di lindungi secara hukum baik melalui peraturan perundang-undangan, PP, maupun Permendikbud. Perlindungan hukum terhadap guru dalam mendisiplinkan siswa yaitu masih banyaknya persoalan yang terjadi antara guru dan siswa hal ini dapat penulis lihat dari banyaknya kasus yang terjadi di tempat penelitian penulis antara guru dan siswa ketika terjadi sebuah laporan yang dilakukan oleh orang tua siswa kepada KPAI maupun dinas pendidikan atas tindakan yang dilakukan oleh oknum guru dalam medisiplinkan siswa jika sudah berkaitan dengan fisik pasti guru yang akan disalahkan serta belum efektifnya diterapkan peraturang yang barkaitan tentang perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. hambatan hukum terhadap guru dalam mendisiplinkan siswa di sekolah yaitu UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjadi faktor yang menghambat sulitnya anak-anak atau peserta didik untuk diberikan tindakan tegas terutama ketika sudah melanggar peraturan diluar batas peraturan yang telah sekolah tetapkan serta UU No.35 tahun 2014 dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk memberikan hukuman kepada guru ketika dilaporkan atas tindakannya dalam menghukum siswa kepada KPAI maupun dinas pendidikan atau bahkan pihak kepolisian. The results of the research and discussion explain that Based on the results of the research that the author has conducted regarding legal regulations for the protection of the teaching profession in disciplining students, namely in Law no. 14 of 2005 concerning teachers and lecturers, Law no. 20 of 2003 concerning the national education system, PP (government regulation) no. 74 of 2008 and Minister of Education and Culture Regulation (Permendikbud) number 10 of 2017 concerning protection for educators and education personnel, which is explained in 2 statutory regulations, 1 government regulation (PP) and 1 regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud). that teachers in carrying out their duties and profession are legally protected either through statutory regulations, PP, or Permendikbud. Legal protection for teachers in disciplining students is that there are still many problems that occur between teachers and students. This can be seen by the author from the many cases that occurred at the author's research site between teachers and students when a report was made by the student's parents to KPAI and the education office and the ineffectiveness of implementing regulations relating to legal protection for the teaching profession in carrying out its duties and responsibilities. for actions taken by individual teachers in disciplining students, if it is related to physical matters, the teacher will definitely be blamed. legal obstacles to teachers in disciplining students at school, namely Law no. 35 of 2014 concerning child protection is a factor that hinders the difficulty of children or students being given firm action, especially when they have violated regulations beyond the limits of regulations that have been set by the school and Law No. 35 of 2014 is used as a strong legal basis for giving punishment to children. teachers when they are reported for their actions in punishing students to KPAI or the education service or even the police.