Peran Babhinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Masyarakat

Abstract

Keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) benar – benar sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, demi memberikan rasa aman damai dan tentram untuk seluruh masyarakat dan diharapkan akan menambah tingkat motivasi dan semangat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga terselenggaranya pembangunan nasional. Bhabinkamtibmas di harapkan dapat mewujudkan kemitraan polisi dan masyarakat, sehingga bersama dapat mendeteksi segala bentuk kejahatan yang ada di dalam masyarakat, serta dapat menjaga dan mempertahankan keamanan dan ketertiban didalam kehidupan sehari - hari masyarakat, terutama masyarakat Kota Medan . Berdasarkan hal tersebut adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1.Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur Babhinkamtibmas dalam menurunkan tingkat kejahatan di wilayah hukum kepolisian sektor Percut Sei Tuan;2.Bagaimanakah peran Babhinkamtibmas dalam menurunkan kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan. 3.Faktor-Faktor apa saja Penghambat bagi Babhinkamtibmas dalam menurunkan kejahatan di Wilayah hukum kepolisian sektor Percut Sei Tuan. 4.Dampak yang di timbulkan dari meningkatnya kejahatan di masyarakat .Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan perundangan-undangan dan konseptual, adapun instrument pengumpulan datanya menggunakan observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis datanya yaitu deskriptif analisis.Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, peran dan kedudukan Bhabinkamtibmas secara yuridis normatif diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, aktualisasi peran Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Dalam menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat sudah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Hambatan dalam mengaktualisasikan peran Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Dalam menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat yaitu terdapat pada aspek struktur hukum ini meliputi personil Bhabinkamtibmas yang masih kurang secara kuantitas baik sarana maupun prasarana yang diperlukan belum memadai. The state of security and public order (Kamtibmas) is truly hoped for by all levels of society, in order to provide a sense of security, peace and tranquility for the entire community and it is hoped that it will increase the level of motivation and enthusiasm in carrying out economic activities so that national development can be implemented. It is hoped that Bhabinkamtibmas can create a partnership between the police and the community, so that together they can detect all forms of crime in society, and can maintain and maintain security and order in the daily lives of the community, especially the people of Medan City. Based on this, the formulation of this research problem is: 1. What are the legal arrangements governing Babhinkamtibmas in reducing crime rates in the jurisdiction of the Percut Sei Tuan sector police force? 2. What is the role of Babhinkamtibmas in reducing crime in the jurisdiction of the Percut Sei Tuan Sector Police 3. What factors are the obstacles for Babhinkamtibmas in reducing crime in the jurisdiction of the Percut Sei sector police force Tuan;.4.The Impact Of Increasing Crime In Society. The research method used in this research is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, while the data collection instruments use observation, documentation studies and interviews. Meanwhile, the data analysis is descriptive analysis. The conclusion of this research is that the role and position of Bhabinkamtibmas in a normative juridical manner is regulated in the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2021 concerning Community Policing. -invitation, Obstacles in actualizing the role of Bhabinkamtibmas Percut Sei Tuan Sector Police in reducing the level of crime in society, which is found in aspects of the legal structure, including Bhabinkamtibmas personnel who are still lacking in quantity, both the facilities and infrastructure required are inadequate.