Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penjamin Orang Asing di Indonesia (Studi Kasus pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi)

Abstract

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Penetapan politik hukum keimigrasian Indonesia adalah bersifat selektif atau selective policy membuat institusi Imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia. Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana Pengaturan hukum tentang penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin orang asing? 2. Bagaimana penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin orang asing di Indonesia? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terkait penjamin orang asing di Indonesia? Peneneltian Hukum Normatif-Empiris dipilih sebagai metode, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menujukkan beberapa hal: 1. Pengaturan hukum terkait penegakan hukum keimigrsian terhadap penjamin orang asing diatur dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksana lainnya terkait penjamin orang asing; 2. Penegakan hukum keimigrasian yang bersifat administratif dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimirgrasian; dan 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin, yaitu: Faktor perundang-undangan, dalam masalah masih berlum berlaku secara maksimal Permenkumham Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin keimirgsian; Faktor penegak hukum, dalam masalah minimnya personel PPNS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia; Faktor Sarana dan prasarana yang cukup mendukung; Faktor kesadaran hukum masyarakat, minimnya penyuluhan atau edukasi terkait hukum keimigrasian; dan Faktor kebudayaan, terkait budaya Masyarakat Idonesia. Untuk itu, disarankan: 1. Pemberlakuan peraturan pelaksanaan yang jelas tentang penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin di Indonesia; 2. Ketegasan dalam penegakan hukum keimirgrasian terhadap penjamin. Immigration constitutes regulations concerning the movement of individuals entering or leaving the territory of Indonesia and its supervision to safeguard national sovereignty. Indonesia's immigration legal policy is selective, enabling the Immigration institution of Indonesia to determine permissions or refusals for foreigners regarding entry, residence, and activities in Indonesia. Foreigners present in Indonesia are obliged to have a guarantor responsible for their presence. The purpose of this paper is to analyze the legal regulations, the process of enforcing immigration law regarding guarantors for foreigners in Indonesia, and the influencing factors. The applied research method is normative-empirical legal research, which combines normative legal analysis with practical application in empirical situations. The findings of this study indicate that the legal regulations concerning the enforcement of immigration law regarding guarantors for foreigners are stipulated in Law No. 6 of 2011 on Immigration and its implementing regulations. The enforcement of immigration law, from an administrative aspect, is carried out by the Directorate General of Immigration through the Directorate of Immigration Supervision and Enforcement. Factors influencing the enforcement of immigration law regarding guarantors include legislative constraints, limited personnel of Immigration Civil Servants (PPNS) across the Indonesian regions, sufficient infrastructure, the necessity to enhance legal awareness among the community, and cultural factors.