Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan di Bidang Perpajakan Sebagai Terpidana dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 3839/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

Abstract

Kewajiban negara mensyaratkan bahwa wajib pajak mengutamakan hakhaknya, sementara itu melekat pada Undang-Undang Dasar 1945, maka Wajib pajak yang merupakan warga negara harus mendahulukan kepentingan nasional dan negara berada di atas kepentingan satu orang atau kelompok. Penelitian ini untuk mengetahui prosedur penuntutan terpidana dalam perkara narkotika terhadap tindak pidana baru sebagai pelaku kejahatan perpajakan, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan di bidang perpajakan sebagai terpidana dalam perkara narkotika penyelidikan terhadap putusan Nomor 3839/Pid. Sus/2020/PN. Mdn. Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur penuntutan terpidana dalam perkara narkotika terhadap tindak pidana baru sebagai pelaku kejahatan perpajakan terdapat dua proses yang harus dilalui yaitu Prapenuntutan dan Penuntutan. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan di bidang perpajakan sebagai terpidana dalam perkara narkotika penyelidikan terhadap putusan Nomor 3839/Pid. Sus/2020/PN. Mdn dikenakan Pasal 39 A huruf a Seperti yang telah dilakukan beberapa kali sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta diterapkan sanksi berupa tiga (3) tahun enam (6) bulan penjara serta denda sebesar: 3 kali Rp. 3.374.403.293,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) Rp. 10.123.209.879,- (sepuluh milyar, seratus dua puluh tiga juta, dua ratus sembilan ribu, delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. State obligations require that taxpayers prioritize their rights, while this is inherent in the 1945 Constitution, citizens (taxpayers) must prioritize the interests of the state and nation above the interests of individuals or groups. This research aims to determine the procedures for prosecuting convicts in narcotics cases for new crimes as perpetrators of tax crimes, and criminal responsibility for perpetrators of crimes in the tax sector as convicts in narcotics cases, investigation into the decision Number 3839/Pid. Sus/2020/PN. Mdn. This research method uses a type of normative juridical research with secondary data obtained through library research. Then, the data is processed using qualitative analysis. Based on the research results, it is known that the procedure for prosecuting convicts in narcotics cases for new crimes as perpetrators of tax crimes has two processes that must be gone through, namely Pre-Prosecution and Prosecution. Criminal liability for perpetrators of crimes in the field of taxation as convicts in narcotics cases, study of decision Number 3839/Pid. Sus/2020/PN. Mdn is subject to Article 39 A letter a As has been done several times before with Law Number 16 Year 2009, Law Number 28 Year 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 Year 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures Article 64 paragraph ( 1) Criminal Code and sanctions in the form of imprisonment for three (3) years and six (6) months and a fine of: 3 times Rp. 3,374,403,293,- (three billion three hundred seventy four million four hundred three thousand two hundred and ninety three rupiah) Rp. 10,123,209,879,- (ten billion, one hundred twenty-three million, two hundred nine thousand, eight hundred seventy-nine rupiah), with the proviso that failure to pay the fine will result in an 8 (eight) month jail sentence.