Kebijakan Kriminal Melalui Restorative Justice terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang

Abstract

Perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman mendorong juga dalam kemajuan dalam bidang transportasi. Terlihat jelas kemajuan yang begitu pesat sehingga perlu adanya suatu aturan yang mengatur mengenai lalu lintas, dimana pengaturan tersebut bertujuan untuk terciptanya keadaan yang tertib dalam berlalu lintas. Pengaturan mengenai berlalu lintas tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 230 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun fakta hukumnya terjadi ambiguitas dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dimana penyelesaiannya ada yang diselesaikan melalui proses peradilan dan ada yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum dengan didasarkan pada Restorative Justice. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, bagaimana penerapan kebijakan kriminal melalui Restorative Justice terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan bagaimana kendala serta upaya dalam kebijakan kriminal melalui Restorative Justice yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan dan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada satu aturan pun dalam UU LLAJ yang memberikan perdamaian terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, namun prinsip keadilan restoratif dengan regulasi hukum ditentukan berdasarkan Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restorative Justice. The development of society and the progress of the times also encourage progress in the field of transportation. It is clear that progress is so rapid that it is necessary to have regulations governing traffic, where these regulations aim to create an orderly situation in traffic. Regulations regarding traffic are contained in Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Traffic accident cases are processed using criminal justice procedures in accordance with applicable laws and regulations as stated in article 230 of the Road Traffic and Transportation Law, but the legal facts are that there is ambiguity in resolving traffic accident cases where the resolution is resolved through the judicial process and some are resolved without going through a legal process based on Restorative Justice. Based on this, the formulation of the problem in this research is how the legal regulations for traffic accidents result in the death of the victim, how to apply criminal policy through Restorative Justice to traffic accident cases that result in the death of the victim, and what are the obstacles and efforts in criminal policy through Restorative Justice which resulted in the victim's death. The research method used is a normative method of descriptive analysis, namely research carried out by examining library materials (secondary data) or library legal research and interview results. Based on the research results, it is known that there is not a single regulation in the LLAJ Law that provides peace in cases of traffic accidents that result in the death of the victim, however, the principles of restorative justice with legal regulations are determined based on Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts based on Restorative Justice.