Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai Pelaku (Studi Polres Tanah Karo)

Abstract

Kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan yang cukup memperoleh perhatian dalam kalangan masyarakat. sekarang ini sangat banyak ditemukan pelaku pelecehan seksual baik itu anak dan seseorang dewasa. Berlandaskan penelitian ini permasalahan yang muncul yaitu penegakan hukum terhadap anak selaku pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dan bagaimanakah upaya pencegahan pada anak selaku pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normative empiris, Dimana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkaji bahan Pustaka guna menentukan suatu prinsip hukum, peraturan hukum, serta doktrinhukum demi menjawab isu hukum yang diteliti peneliti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA Ahmad Junaidi Tarigan S.H, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tanah Karo bahwa penegakan hukum terhadap anak selaku pelaku tindak pidana kekerasan seksual yakni dengan mengacu kepada Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, Undang Undang ini adalah pengganti dari Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga, bisa dinyatakan upaya yang dilaksanakan Polres Tanah Karo bisa dilaksanakan diantaranya dengan memberi pendidikan seksual sejak dini kepada anak, komunikasi intens dengan anak, menanamkan kemandirian maupun keberanian kepada anak, memberi pemahaman terkait dampak kekerasan seksual kepada anak, dan melakukan peningkatan pengawasan pada anak. Sexual violence against children is a crime that has received sufficient attention in society. At this time there are many perpetrators of sexual harassment, both adults and children. In this study the problem that occurs is law enforcement against children as perpetrators of sexual violence, and how to prevent children as perpetrators of sexual violence. This type of research uses empirical normative legal research, where in this case the researcher conducts research by examining library materials to determine a rule of law, legal principles, and legal doctrine in order to answer the legal issues that the researcher examines. Based on the results of interviews with IPDA sources Ahmad Junaidi Tarigan S.H, as Head of the Women and Children Services Unit (PPA) of the Tanah Karo Police, that law enforcement against children as perpetrators of sexual violence is by referring to the Juvenile Criminal Justice System Law Number 11 of 2012, This Law is a substitute for Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. Thus, it can be said that the efforts made by the Tanah Karo Police have complied with policies in the form of legal assistance, investigations and investigations as well as outreach, counseling, cooperation in overcoming criminal acts of violence against children. Prevention of sexual violence against children as perpetrators in the Tanah Karo Police jurisdiction can be carried out, among others, by providing early sexual education to children, intense communication with children, instilling courageand independence in children, increasing child supervision, and providing an understanding of the impact of sexual violence on children child.