Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Perjanjian Terapeutik dalam Informed Consent (Studi di RSUD Pirngadi Medan)

Abstract

Sebelum dilakukannya perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, maka terlebih dahulu diberitahukan penjelasan mengenai tindakan medik apa yang dilakukan terhadap pasien. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan hukum perjanjian terapeutik dalam hukum perjanjian. Bagaimanakah penerapan perjanjian terapeutik dalam informed concent serta hubungannya dengan hukum perdata. Bagaimanakah pertanggungjawaban dokter dalam transaksi terapeutik atas persetujuan tindakan medis (informed concent) di RSUD PIRNGADI MEDAN. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Pengaturan hukum perjanjian terapeutik dalam hukum perdata pada Pasal 1319 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum. Meskipun di dalam hukum perjanjian tidak mengatur hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan, rumah sakit. Penerapan perjanjian terapeutik dalam informed concent serta hubungannya dengan hukum perdata, perjanjian yang terjadi antara dokter dengan pasien untuk dilakukan tindakan medis ketika pasien datang mempunyai keluhan dan menyatakan menyetujui untuk diambil tindakan medis, dilakukan melalui wawancara, berdasarkan pada informed consent yang diperoleh dokter menjadi dasar untuk dilakukan tindakan medis. Pertanggungjawaban dokter dalam transaksi terapeutik atas persetujuan tindakan medis (informed concent) di RSUD Pirngadi Medan, karena adanya hubungan hukum diantara dokter dan pasien. Suatu hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang akan melahirkan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pertanggungjawaban perdata dokter terhadap pasien dikaitkan dalam UU Praktik Kedokteran yaitu Pasal 66 ayat (1), (2) dan ayat (3). Bentuk pertanggungjawaban perdata dokter terhadap pasien yaitu berupa ganti rugi baik materil maupun immaterial kepada pasien akibat dari adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter tersebut. Before a therapeutic agreement is made between the doctor and the patient, an explanation is first given regarding the medical action being carried out on the patient. The problem in this research is how the legal regulation of therapeutic agreements is in contract law. How is the therapeutic agreement applied in informed consent and its relationship with civil law? What is the doctor's responsibility in therapeutic transactions regarding informed consent at PIRNGADI MEDAN Regional Hospital. This research uses empirical legal research. The nature of the research used is descriptive research. The data sources used in this research are primary data and secondary data. Analyzed qualitatively to obtain a clear picture of the main problem. The legal regulation of therapeutic agreements in civil law is in Article 1319 of the Civil Code, which states that all agreements, whether they have a specific name or are not known by a specific name, are subject to general regulations. Even though contract law does not regulate the relationship between patients and health workers, hospitals. The application of the therapeutic agreement in informed consent and its relationship with civil law, the agreement that occurs between the doctor and the patient to carry out medical action when the patient comes with a complaint and states that he agrees to take medical action, is carried out through an interview, based on the informed consent obtained by the doctor as the basis for medical treatment was carried out. The doctor's responsibility in therapeutic transactions for informed consent at Pirngadi Regional Hospital, Medan, is due to the existence of a legal relationship between the doctor and the patient. In a legal relationship, there are rights and obligations of each party which will give rise to responsibilities in its implementation. The civil liability of doctors towards patients is linked to the Medical Practice Law, namely Article 66 paragraphs (1), (2) and paragraph (3). The form of civil liability of a doctor towards a patient is in the form of compensation, both material and immaterial, to the patient as a result of a breach of contract or unlawful act resulting from the doctor's actions.