Peran kantor Pertanahan Kota Medan dalam Permasalahan Aset Eks BLBI (Studi Kasus Penerbitan Sertipikat Pengganti Aset Eks BLBI)

Abstract

Aset BLBI merupakan asset pemerintah yang hingga saat ini masih dilakukan penelusuran dan penginventarisan dan atas asset yang masih dikuasa oleh masyarakat dan harus dikembalikan kepada negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum terhadap penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah, peran yang dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Medan dalam penanganan atas penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah yang menjadi asset eks BLBI dan kendala yang dihadapi oleh kantor pertanahan Kota Medan dalam penanganan atas penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah yang menjadi asset eks BLBI. Metode penelitian yakni penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan penelitian, pengaturan hukum terhadap penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah diatur dalam: Pasal 59 dan 60 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 138 Permen Agraria No. 3 Tahun 1997. Peran Kantor Pertanahan Kota Medan dalam upaya pengamanan asset tanah milik Eks. BLBI adalah melakukan penelusuran asset Eks. BLBI berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kementrian Keuangan, melakukan pengamann buku tanah dan pemetaan. Kendala yang dihadapi oleh kantor pertanahan kota Medan dalam penanganan aset BLBI yaitu: objek telah dialihkan kepada pihak lain, sulitnya menemukan pihak yang menguasai fisik tanah, pemalsuan dokumen dan informasi parsial. Rekomendasi penelitian yaitu: dibutuhkan sinergi yang baik antara Satgas BLBI dengan instansi terkait dalam penanganan aset BLBI, agar kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam upaya pengembalian asset BLBI untuk menemukan solusi terbaik. BLBI assets are government assets which are still being traced and inventoried and assets that are still under the control of the community and must be returned to the state. This study aims to examine the legal arrangements regarding the issuance of certificates in lieu of land rights, the role played by the Medan City Land Office in handling the issuance of certificates in lieu of land rights which are ex-BLBI assets and the obstacles faced by the Medan City Land Office in handling the issuance of certificates. replacement for land rights that became assets of the former BLBI. The research method is normative juridical research which is descriptive analysis. Data collection techniques were carried out by means of literature studies and field studies. The research analysis was carried out qualitatively. Based on the research, legal arrangements regarding the issuance of certificates to replace land rights are regulated in: Articles 59 and 60 of PP No. 24 of 1997 and Article 138 of the Minister of Agrarian Affairs No. 3 of 1997. The role of the Medan City Land Office in efforts to secure land assets belonging to Ex. BLBI is tracing Ex's assets. Based on the information provided by the Ministry of Finance, BLBI has secured land books and mapping. Obstacles faced by the Medan city land office in handling BLBI assets, namely: objects have been transferred to other parties, difficulty finding parties who physically control land, falsification of documents and partial information. The research recommendations are: good synergy is needed between the BLBI Task Force and related agencies in handling BLBI assets, so that the obstacles encountered in the field in efforts to return BLBI assets are to find the best solution.