Penerapan Sanksi Hukum Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pupr) Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum yang menjadi dasar penerapan sanksi hukum dan penerapan sanksi hukum bagi aparatur sipil negara yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Jenis penulisan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertempat di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan dilakukan dengan cara pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sanksi yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS digunakan untuk menegakan disiplin kerja ASN. Perka BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian ASN merupakan petunjuk Teknis pelaksanaan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS. Disimpulkan, pengaturan hukum bagi ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Penerapan sanksi hukum disipilin bagi ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Kepala Biro Kedisiplinan BKD dengan berlandaskan pada kepastian hukum, kehati-hatian dan kecermatan pejabat yang berwenang dalam menetapkan sanksi hukum dan ditinjau dari aspek penegakan hukuman disiplin sudah terlaksana. Civil Servant (PNS) discipline is the ability of civil servants to comply with obligations and avoid prohibitions specified in statutory regulations and/or official regulations which, if not obeyed or violated, will result in disciplinary penalties. This research aims to find out and analyze the legal rules that are the basis for the application of legal sanctions and the application of legal sanctions for state civil servants involved in narcotics abuse within the North Sumatra Province PUPR Service. The type of writing in this thesis uses normative legal research methods. This research took place within the PUPR Department of North Sumatra Province. The approach method in writing this thesis is an approach carried out using the Statute Approach. Data analysis was carried out using qualitative descriptive analysis. The crime of narcotics abuse is a special crime regulated by Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and sanctions provided by Law no. 5 of 2014 concerning ASN. PP No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline is used to enforce ASN work discipline. BKN Regulation No. 3 of 2020 concerning Technical Instructions for Dismissal of ASN are technical instructions for the implementation of Law Number 5 of 2014 concerning ASN, PP No. 11 of 2017 jo. PP No. 17 of 2020 concerning Civil Servant Management. In conclusion, legal regulations for ASN involved in narcotics abuse within the North Sumatra Province PUPR Service are regulated in Law Number 35 of 2009, Law No. 5 of 2014, PP no. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline, PP Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants and Perka BKN Number 3 of 2020 concerning Technical Instructions for Dismissal of Civil Servants. The implementation of disciplinary legal sanctions for ASN involved in narcotics abuse is carried out by the North Sumatra Regional Civil Service Agency through the Personnel Development Officer (PPK) and the Head of the BKD Disciplinary Bureau based on legal certainty, prudence and accuracy of authorized officials in determining legal sanctions and reviewed from the aspect of enforcement of disciplinary punishment, it has been implemented.