Peran Kepala Desa terhadap Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Pendirian BUMDes didasari oleh Pasal 87 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. swakelola desa. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana aturan hukum terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam pemberdaayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat? dan 3. Kendala apa yang dihadapi dalam pemberdaayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat?Peneneltian Hukum Normatif-Empiris dipilih sebagai metode, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menujukkan beberapa hal: 1. Pengaturan hukum didasari oleh Pasal 87 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,; 2. Peran Pemerintahan desa sangat berperan dalam pembangunan bumdes demi meningkatkan ekonomi desa; dan 3. Faktor-faktor yang menghambat tidak adanya aturan daerah Fakfak barat yang mengatur tentang Bumdes, serta tidak efektifnya dalam pengolaan sarana dan prasarana dan peranan ganda yang dimiliki oleh pengelola bumdes. Untuk itu, disarankan: 1.Pemerintah pusat memerintahkan setiap daerah wajib memiliki aturan khusus terkait bumdes; 2. Diharapkan agar pengurus Badan Usaha Milik Desa “Olih Mersada” dalam mengelola kegiatan usaha dilakukan secara profesional, mandiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Membuat aturan daerah terkait bumdes, diperkuat dalam sarana dan prasarana serta pengelola bumdes tidak memiliki peran ganda. Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village business institutions managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy. The establishment of BUMDes is based on Article 87 paragraph (1) of Law no. 6 of 2014 concerning Villages. village self-management. The problems in this research are: 1. What are the legal regulations regarding Village-Owned Enterprises (BUMDes) according to statutory regulations? 2. What is the role of the Village Head in empowering village-owned enterprises (BUMDes) in the Sitellu Tali Urang Jahe District, Pakpak Bharat Regency? and 3. What obstacles are faced in empowering village-owned Village Enterprises (BUMDes) in Sitellu Tali Urang Jahe District, Pakpak Bharat Regency? Normative-Empirical Legal Research was chosen as a method, in order to obtain normative legal provisions and their application to each specific legal event. The research results show several things: 1. Legal regulations are based on Article 87 paragraph (1) of Law no. 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages; 2. The role of village government is very important in developing village-owned enterprises in order to improve the village economy; and 3. Factors that hinder the absence of West Fakfak regional regulations governing Bumdes, as well as ineffectiveness in managing facilities and infrastructure and the dual role of Bumdes managers. For this reason, it is recommended: 1. The central government orders that each region must have special regulations regarding BUMDes; 2. It is hoped that the management of the Village-Owned Enterprise "Olih Mersada" in managing business activities will be carried out professionally, independently and in accordance with statutory regulations; 3. Make regional regulations related to Bumdes, strengthened in facilities and infrastructure and Bumdes managers do not have dual roles.