Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Logistik terhadap Konsumen (Studi : PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir)

Abstract

Logistik sangat berperan dalam perekonomian Indonesia dan dunia. Dalam pelaksanaan jasa logistik memiliki potensi kesalahan produk yaitu keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang kiriman. Potensi kesalahan produk ini secara bersama sama merugikan pihak penyedia jasa juga konsumen. Saat ini Indonesia memiliki payung hukum dalam memberikan kepastian hukum atas pelayanan jasa pengiriman ekspress dan logistik. Namun dalam aplikasinya, pelanggan sering melakukan tuntutan pertanggungjawaban kepada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir lebih dari standar yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum pertanggungjawaban perusahaan logistik, studi kasus PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir kepada konsumen, pertanggungjawaban hukum PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atas kejadian keterlambatan, kerusakan dan kehilangan kiriman, serta untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian apabila terjadi sengketa dengan konsumen. Aturan Hukum Pertanggungjawaban Pengiriman Barang PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Sebagai Penyedia Jasa Pengiriman Barang Kepada Konsumen. 1). UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 dalam Pasal 7 point a, b, c, d, e, f. 2). 2). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos Pasal 17, Pasal 30 dan Pasal 31 3). KUHPer dalam Pasal 1238, 1244, dan 1245. 4). KUHD Pasal 86, 90 dan 468. 5). PP Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10 point a hingga i. 6). PERMENKOMINFO No 4 tahun 2021 pada Bab 7 Pasal 87, Bab Ganti Rugi Pasal 92. 7). Syarat Standar Pengiriman PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir pada Point 3 : Tata Cara Pengangkutan , No 3), 4), 5), 6), Point 4 : Pemeriksaan Kiriman No 3), 4), Point 5 : Larangan Kiriman No 2), Point 8 Ganti Rugi No 1), 2), 3). Ada 2 point yang tidak sesuai dengan teori hukum ini, yaitu : yang pertama : dalam SSP No 8 1), terkait kerusakan/kehilangan di pihak ketiga. Kedua tentang bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan dokumen atau barang yang nilainya tidak melebihi 10 kali biaya kirim. Proses transaksi antara PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir dengan Pengirim barang telah menghasilkan konsensus, sesuai dengan teori asas hukum Konsensualisme. Pertanggungjawaban hukum PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir sebagai penyedia jasa kepada pelanggan atas kejadian keterlambatan, kerusakan dan kehilangan kiriman, mempertimbangkan kepastian hukum dan keadilan hukum. Ketika terjadi sengketa pelanggan atas kejadian keterlambatan, kerusakan dan kehilangan kiriman, maka proses yang ditempuh adalah mengutamakan kekeluargaan, namun jika tidak berhasil maka ditempuh proses hukum perdata. Logistics plays a very important role in the Indonesian and world economy. In the implementation of logistics services, there is the potential for product errors, namely delays, damage and loss of shipped goods. The potential for product errors together is detrimental to service providers and consumers. Currently, Indonesia has a legal umbrella to provide legal certainty for express delivery and logistics services. However, in its application, customers often demand responsibility from PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir for more than the applicable standards. The purpose of this research is to find out and analyze the legal rules of responsibility of logistics companies, a case study of PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir to consumers, the legal responsibility of PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir for incidents of delay, damage and loss of shipments, as well as to find out and analyze the resolution if a dispute occurs with consumer. Legal Rules for Responsibility for Delivery of Goods PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir as a Provider of Goods Delivery Services to Consumers. 1). Consumer Protection Law No. 8 of 1999 in Article 7 points a, b, c, d, e, f. 2). 2). Law Number 38 of 2009 concerning Posts Article 17, Article 30 and Article 31 3). Criminal Code in Articles 1238, 1244, and 1245. 4). KUHD Articles 86, 90 and 468. 5). PP Number 15 of 2013 Article 10 points a to i. 6). PERMENKOMINFO No. 4 of 2021 in Chapter 7 Article 87, Compensation Chapter Article 92. 7). PT Tiki's Standard Delivery Conditions Lintas Nugraha Ekakurir at Point 3: Transport Procedures, Nos. 3), 4), 5), 6), Point 4: Inspection of Shipments No. 3), 4), Point 5: Prohibition of Shipments No. 2), Point 8 Compensation No. 1), 2), 3). There are 2 points that are not in accordance with this legal theory, namely: the first: in SSP No. 8 1), related to damage/loss to third parties. Second, regarding the form of compensation for damage or loss of documents or goods whose value does not exceed 10 times the shipping costs. The transaction process between PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir and the sender of the goods has resulted in a consensus, in accordance with the legal principle of Consensualism. The legal responsibility of PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir as a service provider to customers for incidents of delays, damage and loss of shipments, takes into account legal certainty and legal justice. When there is a customer dispute regarding delays, damage and loss of shipments, the process taken is to prioritize family relations, but if this is not successful then a civil legal process is taken.