Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021)

Abstract

Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengeluarkan putusan No. 14-K/PMTI/ BDG/AD/AD/III/2021 tentang penerapan sanksi pidana terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, faktor-faktor penyebab, dan penerapan sanksi berdasarkan putusan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengemukakan kebenaran koheransi. Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Faktor yang sangat mempengaruhi kecenderungan perilaku anggota TNI yang melanggar disiplin prajurit adalah kepribadian individu. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan pasal 353 ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa dengan keyakinan hakim maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.