Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 yang mengenai Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang pengambilan datanya melalui observasi atau pengamatan langsung dan wawancara dengan informan pemerintah daerah Kecamatan Medan Petisah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan di tingkat lokal. Menetapkan langkahlangkah konkret untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kualitas layanan publik, dan infrastruktur. Evaluasi rutin juga diatur untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Fokus pada pengoordinasian yang efektif, sosialisasi kepada masyarakat, dan peningkatan pemahaman administrasi program membantu mengatasi tantangan implementasi. Peraturan tersebut memberikan panduan tentang alokasi dana untuk infrastruktur, memastikan efisiensi sumber daya. Secara keseluruhan, Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah, sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018, menjadi dasar untuk kelancaran dan efektivitas program pemberdayaan masyarakat. This research investigates the implementation of Mayor Regulation No. 53 of 2018 concerning Coordination and Implementation of Community Empowerment in the Medan Petisah Subdistrict in 2024. The study employs a descriptive method with a qualitative approach, utilizing data collection through direct observation and interviews with government informants from the Medan Petisah Subdistrict. The results indicate that the regulation serves as a crucial foundation for executing local empowerment programs, outlining specific steps to enhance community participation, public service quality, and infrastructure. Regular evaluations are also mandated to ensure program adherence to plans. Emphasis on effective coordination, community outreach, and improved understanding of program administration aids in overcoming implementation challenges. The regulation provides guidance on fund allocation for infrastructure, ensuring resource efficiency. Overall, the Coordination and Implementation of Community Empowerment in the Medan Petisah Subdistrict, as outlined in Mayor Regulation No. 53 of 2018, form the basis for smooth and effective community empowerment programs.