Kajian Yuridis terhadap Pemberatan Hukuman bagi Walikota Medan yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Tpk/2020/Pnmdn)

Abstract

Korupsi menjadi salah satu masalah serius di Indonesia saat ini. Pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi diniliai belum berhasil, tindakan ini tentu sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Indonesia adalah negara hukum yang biasa disebut dengan rechtsstaat atau the rule of law, negara yang dalam melaksanakan suatu tindakan, semua berdasarkan aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperberat pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya. Maka penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang bagaimana pengaturan tentang pemberatan hukuman bagi pejabat negara khususnya walikota medan yang melakukan tindak pidana korupsi, syarat dan bentuk pemberatan hukuman tindak pidana korupsi, dan kajian yuridis terhadap pemberatan hukuman bagi walikota medan yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan perkara nomor: 18/Pid.Sus. TPK/2020 Pengadilan Negeri Medan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian dengan mempelajari norma dan peraturan yang ada Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dari mendeskripsikan gejala dan peristiwa kasus. Pemberatan hukuman merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan sanksi/hukuman bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan utama dari pemberatan hukuman adalah untuk menciptakan efek jera, menunjukkan ketegasan dalam penerapan hukum, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan yang serupa. Dalam penelitian ini bahwa Dzulmi Eldin terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama- sama. Maka, pemberatan hukuman dapat dilakukan dalam berbagai cara, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Corruption is a serious problem in Indonesia today. The eradication of corruption, which is one of the goals of the reform, is not considered successful; of course, this action is very detrimental to state finances and hinders national development. Indonesia is a state based on the rule of law, which is usually referred to as rechtsstaat or the rule of law, a country where everything is done according to rules or following applicable law. Article 52 of the Criminal Code (KUHP) severed the punishment for officials who abuse their authority or power. So this research had a problem formulation as to how to regulate the enhanced punishment for state officials, especially the mayor of Medan for committing corrupt criminal acts, the conditions and forms of enhanced punishment for corrupt criminal acts, and a juridical study of the enhanced punishment for the mayor of Medan who committed corrupt criminal acts based on case decisions number 18/Pid.Sus.TPK/2020 Medan District Court. The type of research used was normative juridical, namely the type of research that studies existing norms and regulations. The nature of the research used was an analytical descriptive, describing the symptoms and events of the case. Enhanced punishment was a step taken to increase the sanctions/punishment for someone who had been proven to have committed a criminal act. The main purpose of enhanced punishment was to create a deterrent effect, show firmness in the application of the law, and prevent similar crimes from occurring in the future. In this research, Dzulmi Eldin was legally proven to have committed criminal acts of corruption together. Thus, the enhanced punishment could be applied in different ways, depending on the legal system in force in a country.