Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit atas Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus: Credit Union Dampingan YAPIDI Pancurbatu Kab. Deli Serdang)

Abstract

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang di bebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam perjanjian Kredit Atas Jaminan Hak Tanggungan Kreditur tidak menghiraukan peringatan yang sudah diberikan Pihak Credit Union Dampingan YAPIDI Kec.Pancurbatu.Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Hak Tanggunan dan Mengetahui Aspek hukum apa saja yang termuat di dalam perjanjian kredit atas jaminan Hak Tanggungan Pada Credit Union Dampingan YAPIDI Kec.Pancurbatu Kab.Deli Serdang Jenis dan sifat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan deskriptif analitis. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara. Menganalisis data secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang akurat. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Credit Union Dampingan YAPIDI Kec.Pancurbatu memiliki dua prinsip perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. dalam konteks ini hak tanggungan adalah lembaga penjaminan atas barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan di atas tanah. Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Atas Jaminan Hak tanggungan Pada Credit Union Dampingan YAPIDI Kec.Pancurbatu apabila wanprestasi maka mengacu pada ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Saran dari penelitian ini adalah Credit Union Dampingan YAPIDI harus memperhatikan analisis Terhadap kelayakan Debitur yang meminjam kredit mulai dari karakter sifat dan usaha debitur. Hendaknya Debitur yang wanprestasi diharapkan memiliki itikad baik sebelumnya untuk membayar dan bisa mengikuti syarat – syarat yang ditentukan oleh Credit Union Supaya tidak terjadi nya eksekusi maupun pelelangan oleh pihak Credit union Dampingan YAPIDI Kec.Pancurbatu Kab.Deli Serdang. Mortgage rights are security rights that are encumbered on land rights as referred to in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles. This research aimed to nfind out how the implementation of credit agreements with collateral security and knowing what legal aspects are contained in credit agreements on clollateral security at Credit Union Dampingan YAPIDI Pancurbatu Subdistrict, Deli Serdang Regency. The type and nature of this research was normative juridical research and descriptive analytical. The data collection tools used were document studies and interviews. Analysing data qualitatively to get answer to acurate problems. The implementation of a credit agreement with a mortgage guarantee at the Credit Union Dampingan YAPIDI Pancurbatu subdistrict had two principles of the main agreement and an for immovable property such as land or buildings on land. Legal Aspect of Credit Union Dampingan YAPIDI Pancurbatu Subdistrict if default then refers to the provisions of article 6 of law No.4 of 1996 concerning Mortgage Rights. The attention to have good faith beforehand to pay and be able to follow the conditions determined by the Credit Union so that there is no execution or auction by the Credit Union Assisted by YAPIDI Pancurbatu subdistrict, Deli Serdang Regency,