Analisis Hukum terhadap Pengembalian Down Paymen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021)

Abstract

Down payment (DP) merupakan pembayaran uang muka dalam suatu pembelian barang yang dilakukan dengan cara kredit. Suatu transaksi jual beli yang melakukan pembayaran DP batal atau putus sebelum selesai masa transaksi, maka berdasarkan dalam ketentuan pasal 1664 KUHPerdata uang DP tidak dapat dikembalikan. Namun, ada beberapa alasan yang menyebabkan pengusaha dapat mengembalikan DP kepada konsumen. Rumusan masalah yang diambil adalah: bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pengembalian DP serta resiko pengembalian DP dalam perjanjian pembiayaan Perlindungan Konsumen dan Bagaimana analisis hukum terhadap pengembalian DP pada perjanjian pembayaran multi guna dalam putusan No 83/PDT.SUS- BPSK/2021/PN PMS. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif dari segi hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pengembalian DP dalam perjanjian pembiayaan Perlindungan Konsumen mengarah pada Pasal 18 ayat (1) bahwa badan usaha dilarang mencantumkan ketentuan baku dalam suatu perjanjian. Analisis hukum terhadap pengembalian DP pada perjanjian pembayaran multi guna dalam putusan No 83/PDT.SUSBPSK/ 2021/PN PMS sudah tepat, hal ini didasari pada n Pasal 25 ayat (1) huruf c UndangUndang Fidusia dan Pasal 1381 KUHPerdata yang mengatur tentang hapusnya perikatan, dikarenakan pihak pengusaha tidak mau memberikan unit ganti yang baru, dilain hal pihak konsumen sudah memberikan dokumen untuk pencairan dana asuransi kepada pengusaha dan akan melanjutkan cicilan dengan syarat diberikan unit baru, namun pihak pengusaha enggan memberikan unit baru dan pihak pengusaha juga tidak memberikan dana asuransi yang diterima dari perusahaaan asuransi kepada konsumen. Down payment (DP) is a down payment on a loan purchase of goods made on credit. A sale transaction Purchases that make down payment are canceled or terminated before the end of the period transaction, then based on the provisions of article 1664 of the Civil Code for money DP is non-refundable. However, there are several reasons why causes entrepreneurs to be able to return down payments to consumers. The problem formulation taken is: how to protect the law Regarding the return of DP and the risk of returning DP in the agreement Consumer Protection financing and how to analyze the law towards the return of the down payment on the multi-purpose payment agreement in decision No 83/PDT.SUS- BPSK/2021/PN PMS. Research used in this research is normative juridical, normative juridical approach from a legal perspective which places the law as a building system norm. Results of research on Legal Protection for DP Returns in the Consumer Protection financing agreement refers to Article 18 paragraph (1) states that business entities are prohibited from including standard provisions in an agreement. Legal analysis of DP returns on multi-purpose payment agreement in decision No. 83/PDT.SUSBPSK/ 2021/PN PMS is correct, this is based on Article 25 paragraph (1) letter c of the Fiduciary Law and Article 1381 of the Civil Code which regulates regarding the abolition of the agreement, because the entrepreneur does not want to provide a new replacement unit, on the other hand, the consumer already has provide documents for disbursement of insurance funds to entrepreneurs and will continue the installments on the condition that a new unit is provided, but the party entrepreneurs are reluctant to provide new units and neither are the entrepreneurs provide insurance funds received from insurance companies to consumer.