Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24506
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLubis, Elvi Zahara-
dc.contributor.advisorHasibuan, Abdul Lawali-
dc.contributor.authorFatmawati-
dc.date.accessioned2024-07-05T08:10:38Z-
dc.date.available2024-07-05T08:10:38Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24506-
dc.description73 Halamanen_US
dc.description.abstractHukum adalah suatu proses yang terus-menerus memperbaharui dirinya, dalam rangka pembinaan hukum nasional yang demikian suatu bidang hukum yang meminta perhatian yang, serius, dalam pembinaan hukum di antaranya ialah lembaga jaminan dengan gadai, karena perkembangan ekonomi dan perkembangan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Maka disini betapa diperlukannya jaminan atas pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debi'tur yang dalam penelitian ini dikhususnya pada gadai. , Perihal gadai diatur di dalam Bab Keduapuluh KUH Perdata Pasal 1150 -:sampai dengan Pasal I 161. ' Permasalahan gadai ini amat menarik karena barang jaminan dikuasai oleh kreditur, sehingga apabila barang jaminan mengalami kerusakan pihak kreditur yaitu Perum Pegadaian akan menanggung kerl!gian atas kerusakan barang jaminan tersebut. Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah : 1. Bagaimana kedudukan barang jaminan dalam perjanjian gadai, 2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi debitur gadai atau perusahaan umum Pegadaian. 3. Bagaimana tanggung jawab Perum Pegadaian atas rusaknya objek gadai. Dari basil penelitian melalui studi kepustakaan serta basil wawancara di Perum Pegadaian Medan maka didapatkan hasil sebagai berikut : 1. Sebagai suatu bentuk lembaga jaminan maka keberadaan lembaga jaminan gadai tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan rpasyarakat, dimana clengan adanya lembaga jaminan gadai rnaka debitur secara cepat rnendapatkan dana segar yang di peruntukkan bagi sesuatu kepenti ngan yang pad a dasarnya konsumtif atau dipergunakan untuk kepentingan seketika, seperti perkawinan dan lain sebagainya. . 2. Perjanjian kredit dengan lembaga jaminan gadai memiliki sifat-sifat istimewa untuk didahulukan pembayaran (hak preferen). Atau dengan kata lain apabila debitur memiliki hutang dengan beberapa kreditur maka apabila terjadi pelelangan barang-barang Jaminan debitur dikarenakan ketidakmampuannya melunasi hutangnya maka kreditur preperen mendapatakan prioritas pembayaran didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. 3. Jika wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka maka benda Jamman miliknya dapat dilelang oleh Perusahaan Umum Pegadaian dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Sedangkan apabila wanprestasi tersebut dilakukan oleh kreditur maka kreditur berwajib mengganti nilai jaminan debitur gadai kepada Perum Pegadaian. 4. Hapusnya jaminan gadai disebabkan oleh : a. Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia. b. Pelepasan hak atas jaminan gadai oleh penerima gadai . - c. Musnahnya benda yang menjadi jaminan gadai . 5. Tanggung jawab Perum Pegadaian atas rusaknya objek gadai adalah memberikan pengganticm terhadap objek gadai yang rusak tersebut dengan nilai 125% x nilai taksiran objek gadai tersebut. Law is a process that continually renews itself, in the context of fostering national law in such a field of law asks for serious attention in legal development, including institutions collateral by pawn, due to economic development and development trade will be followed by the development of the need for credit, and giving This credit requires collateral for the security of the credit granting. So Here, how much collateral is needed for lending by creditors to debtors which in this research are specifically pawned. , Pawning matters are regulated in Chapter Twenty of the Civil Code, Article 1150 -:up to Article I 161.' This pawning problem is very interesting because the collateral is controlled by creditor, so that if the collateral is damaged by the creditor, namely Perum Pegadaian will bear the responsibility for damage to the collateral the. The problems relating to the title of this thesis are: 1. What is the position of collateral in the pawn agreement? 2. What are the legal consequences of default by a mortgage debtor or public company? Pawnshop. 3. What is Perum Pegadaian's responsibility for damage to the pawned object? From research results through literature study and interview results at Perum Pegadaian Medan, the following results were obtained: 1. As a form of guarantee institution, the existence of a pawn guarantee institution exists grow and develop based on the needs of the community, where clengan The existence of a pawn guarantee institution means that debtors can quickly receive funds fresh that is intended for something of basic interest consumptive or used for immediate needs, such as marriage and etc. . 2. Credit agreements with pawn guarantee institutions have special characteristics to take precedence over payment (preferential rights). Or in other words if the debtor has debts with several creditors then if this occurs auction of the debtor's collateral due to his inability to pay off his debt, the creditor prefers to get payment priority take priority over other creditors. 3. If the default is committed by the debtor then the Jamman object his property can be auctioned by the Pegadaian Public Company with prior notification. Meanwhile, if there is a default carried out by the creditor, the creditor is obliged to replace the value of the debtor's collateral pawn to the Pegadaian Corporation. 4. The cancellation of the pledge guarantee is caused by: a. Write-off of debts guaranteed by fiduciary guarantees. b. Relinquishment of rights to pledged collateral by the pledgee. - c. The destruction of the object that is pledged as collateral. 5. The responsibility of Perum Pegadaian for damage to the pawned object is to provide replacement cm for the damaged pawned object with a value of 125% x value estimated object of the pledge.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;998400106-
dc.subjecttinjauan yuridtsen_US
dc.subjecttanggung jawab perum pegadaianen_US
dc.subjectrusaknya objek gadaien_US
dc.subjectjuridts reviewen_US
dc.subjectthe responsibility of the pawnshopen_US
dc.subjectdamage to the pledged objecten_US
dc.titleTinjauan Yuridts terhadap Tanggung Jawab Perum Pegadaian atas Rusaknya Objek Gadaien_US
dc.title.alternativeJuridts Review of the Liability of the Pawnshop Company for Damage to the Pawned Objecten_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
998400106 - Fatmawati - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography3.71 MBAdobe PDFView/Open
998400106 - Fatmawati - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV2.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.