Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues dan untuk menganalisis faktor penghambat Implementasi peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diuji dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan George Edward III yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan, (4) Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues sudah dilaksanakan namun belum optimal karena menghadapi beberapa hambatan antara lain minimnya pelaksanaan sosialisasi, Sumber Daya Manusia yang terbatas dari jumlah dan kompetensi yang dimiiliki, minimnya anggaran yang tersedia, sistem koordinasi yang masih lemah antara pelaksana DPMPTSP dengan stakeholder terkait serta biaya retribusi pengajuan IMB yang dinilai memberatkan masyarakat. Saran berkaitan penelitian yaitu meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, penambahan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana melalui pelatihan dan pendidikan, penyediaan anggaran dan insentif bagi petugas pelaksana, peningakatan koordinasi dengan stakeholder terkait dan adanya revisi peraturan daerah berkenaan dengan biaya retribusi izin mendirikan bangunan. The purpose of this study is to analyze the Implementation of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 05/PRT/M/2016 concerning Building Construction Permits at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Gayo Lues Regency and to analyze the inhibiting factors of the Implementation of the regulation. The research method used is descriptive with qualitative analysis. Data collection was obtained from observation, interviews, documentation and literature study. The results of the study were tested using George Edward III's Policy Implementation theory, namely (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition and, (4) Bureaucratic Structure. The results showed that the Implementation of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 05/PRT/M/2016 concerning Building Construction Permit of the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Gayo Lues Regency has been implemented but not optimal because it faces several obstacles, including the lack of socialization, Human Resources are currently limited in quantity and competence, the lack of available budget, a weak coordination system between DPMPTSP implementers and related stakeholders and the IMB application retribution fee which is considered burdensome for the community. Suggestions related to the research are increasing the implementation of socialization to the community, increasing and developing implementing human resources through training and education, providing budgets and incentives for implementing officers, increasing coordination with relevant stakeholders and revising local regulations regarding building permit retribution fees.