Penyelesaian Perkara Perdata Secara Damai di Pengadilan Negeri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Dalam penyelesaian suatu perkara yang bersifat keperdataan selain dapat_ ditempuh jalan penyelesaian hukum melalui Pengadilan juga dapat diambil Kebijaksanaan yang timbul diantara para pihak yang berselisih untuk menyelesaikannya secara damai.. Penyelesaian suatu perkara perdata secara damai ( dading) adalah meru akan suatu bentuk: kese akatan yang dilakukan secara sadar Oleh pihak yang berselisih dalam suatu perkara perdata. dimana perarnman tersebut dapat dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Suatu perdamaian di dalam perkara perdata meskipun tidak timbul dari pihak pihak yang berselisih adalah merupakan tugas seorang hakim dalam memeriksa":Suatu perkara perdata. Tawaran perdamaian dari seorang hakim yang memeriksa perkara perdata berlangsung sepanjang pemeriksaan perkara perdata itu, sebelum dijatuhkannya putusan. Sebagaimana suatu jenis perjanjian maka perjanjian perdamaian juga Merupakan benfuk perwujudan dari sepakatnya para pihak yang berperkara untuk menyelesaian persengketaan mereka secara damai. Dimana kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian.- Suatu perjanjian perdamaian yang dilakukan di luar atau di dalam pengadilan tentulah mempunyai perbedaan, dimana jika suatu perkara perdata diselesaikan di luar pengadilan maka bagi para pihak yang berselisih tersebut masih dapat membawa perkara tersebut ke pengadilan apabila ternyata salah satu pihak tetap mengingkari perjanjian perdamaian yang telah mereka sepakati. Berbeda halnya dengan suatu perjanjian perdamaian yang dilakukan di depan seorang hakim. Maka kekuatan perjanjian perdamaian yang disepakati para pihak tersebut mempunyai suatu kekuatan hukum tetap sebagaimana layaknya perkara perdata lainnya. Jika perdamaian di persidangan dapat dicapai, maka acara berakhir dan hakim membuatkan akta perdamaian antara pihak yang berperkara tersebut, yang memuat isi perdamaian, dan hakim memerintahkana pihak-pihak itu supaya menepati isi perdamaian itu. Akta perdamaian mempunyai kekuatan berlaku dan dijalankan sama dengan keputusan hakim (pasal 130 ayat (2) HIR - 154 ayat (2) RBG).