Aspek Hukum Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat dan Pendaftaran Haknya di Kantor Pertanahan

Abstract

Tanah adalah harta benda yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Karena itu jual beli tanah adalah salah satu cara peralihan hak atas tanah, baik untuk tanah yang belum bersertipikat maupun tanah yang bersertipikat. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tarrah, maka jual beli tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tarrah guna pendaftaran tanah tersebut. Dalam prakteknya jual beli tanah masih menggunakan Hukum Adat. Sebahagian masyarakat melakukan jual beli tanah secara lisan atas dasar saling mempercayai dan secara tertulis dibawah tangan. Sebahagian masyarakat menggunakan cara tunai dan terang yaitu melakukan jual beli tanah. yang belum bersertipikat dengan surat adat atau semacamnya yang dilakukan dihadapan Kepala Desa atau Lurah. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli tanah yang belum bersertipikat, untuk mengetahui proses pendaftaran tanah yang belum bersertipikat dan untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam proses pendaftaran alas hak. Metode peneliti:in ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Reseurch) yaitu dengan rne1akukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahanbahan kuliah dan juga Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi kantor pertanahan kota medan. Proses juaI beli tanah yang belum bersertipikat pada saat ini akan menjadi kendala sebagai pembuktian atas kepemilikan suatu hak atas tai itah, dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat untuk membuktikan kepemilikan. Mekanisme jual beli tanah jadi akan sangat sulit dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tarrah. Jadi ada baiknya masyarakat harus membuat dan mendaftarkan tanahnya agar memiliki sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat.