Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Stud! Kasus Putusan Nomor 62/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn)

Abstract

Kompsi secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan perampokan terhadap uang Negara, yang tentu saja berswnber dari rakyat. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin, yak:ni corruptio (diambil dari kata keija corrumpere), yang bermak:na busuk, rusak:, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Penelitian ini mengajukan permasalahan tentang: bagaimana dampak: hukum kepada pelaku tindak: pidana korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana upaya penanggulangan perilaku korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan penelitian kasus. Hasil penelitian dan pembahasan rnenjelaskan darnpak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi dalarn melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. : 62/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. hakim menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Hasnil, MM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi yang dilakukan secara bersarna-sama". Upaya penanggulangan pcrilaku korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah melalui strategi pencegahan, diharapkan rnuncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Strategi ini merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan represif. Paradigma dengan pendekatan represif yang berkembang karena diyakini dapat memberikan efekjera terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor).