Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.2. 783/Pid.B/2012/Pn.Mdn)

Abstract

Perkembangan dan kemajuan teknologi dapat membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan, masalah tindak kejahatan tersebut salah satunya penipuan. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam Kasus Putusan No. 2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn dan juga bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pcnipuan. Untuk membahas pennasalahan maka dilakukan penelitian dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penipuan Putusan No. 2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penipuan adalah kurungan penjara, pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penipuan masuk dalam kategori kejahatan dan sanksi yang diterima oleh seorang pelaku adalah hukwnan penjara selama-lamanya empat tahun, dalam kasus tindak pidana penipuan pada kasus Putusan No. 2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn atas nama terdakwa Sun Werdy Hutabarat bentuk pertanggung jawaban pelaku disini berupa sanksi penjara yaitu kurungan selama 1 (satu) tahun. Upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana penipuan disini berupa : Tindakan preventif adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan penipuan yang merugikan orang lain. Tindakan refresif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan seperti halnya mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh.