Hubungan Keperdataan Anak di Luar Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)

Abstract

Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak 'pertentangan-pertentangan di antara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Kondisi dari pertentangan tentang kedudukan anak luar kawin ini kemudian semakin mengemuka tatkala Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 mengabulkan sebagian permohonan pengujlan Undang-undang Nomor) Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah kedudukan hulCum anak di luar perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bagaimanakah implikasi hukum anak di luar perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIll/2010 dan bagaimana pembuktian anak di luar perkawinan kaitannya dengan hubungan kepada orang tuanya. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah dengan ibunya dan keturunan ibunya Artinya seorang anak luar nikah oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya memiliki hubungan dengan ibu semata. lmplikasi hukum anak di luar perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIl/2010 adalah anak tersebut memiliki hubungan tidak saja dengan ibunya tetapi juga dengan ayahnya. Anak yang dimaksudkan disini adalah anak luar kawin dimana perkawinan antara ayah dan ibunya tidak dicatatkan sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang No. 1 Tahun 1974 bukan anak luar kawin dari hasil anak zina. Pembuktian anak di luar perkawinan kaitannya dengan hubungan kepada orang tuanya adalah melalui akta Kelahiran anak (yang telah dibukukan dalam register Catatan Sipil), saksi-saksi, hal ini dapat dilakukan bila tidak ada akta kelahiran, pembuktian dengan saksi ini hanya boleh dilakukan apabila telah ada bukti permulaan dengan tulisan, dugaan-dugaan dan petunjuk-petunjuk tersimpul dari peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, pengadilan mewajibkan yang berkepentingan untuk mengucapkan sumpah (Penjelasan Pasal 44 UU Perkawinan) dan melakukan tes DNA. Tes ini dapat membuktikan jenis darah dari pihak yang mengingkari dan yang diingkari, yang kemudian dapat dipakai untuk memperkirakan adanya hubungan darah antara keduanya.