Tindakan Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Abstract

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang pandangan hukum atas kekuasaan yang diberikan kepada Polri dalam melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUIIP. Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasak 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan h~ dihukum karena pencurian, dengan hukuman penJara seiama-iamanya ii.ma tahun tau denda sebanyak-banyak Rp. 900. Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagamana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :" Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ". Secara umum penyidikan pencurian dengan kekerasan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana pencurian dengan · kekerasan. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui : Laporan atau pengaduan, Pemberitaan pers, dan Kedapatan tertangkap tangan. Pencurian dengan kekerasan dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar ja.ringan kegiatan sedemildan rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal memberantas pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan metode preventif fan metode reformatif.