Upaya Polri dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Abstract

Lahimya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait, diantaranya adalah bagi POLRI pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. POLRI merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi terhadap penerapan perundang-undangan yang baru, kepada masyarakat. "Polisi tidak hanya menjelaskan tentang aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan tetapi juga menjelaskan tentang kondisi jalanyang apabila tidak diperhatikan akan menyebabkan terkadinya resiko kecelakaan lalu lintas". Permasalahan yang diajukan adalah: bagaimana upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung POLRI dalam upaya mensosialisasikan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa upaya POLRI yang telah dilakukan terbukti sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintasdi jalan raya. Sejak diumumkannya Undang-Undang Lalu lintas yang barutahun 2009 sampru saat ini, POLRI menggunakan cara yang telah dijelaskan di atas untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Upaya yang dilakukan tersebut terbagi dalam dua lngkah, yakni preventif dan represif. Dalam melakukan upaya preventif POLRI hanya menekankan pada sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat pengguna jalan, dan diadakannya workshop yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Sedangkan upaya represif yang dilakukanoleh POLRI adalah dengan memberikan teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan rasa simpatik dari petugas, dan juga berupa penindakan tegas kepada pelanggaran lalu lintas jika melakukan pelanggaran lagi, karena sebelumnya sudah diberi teguran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera tehadap masyarakat sehingga tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas lagi.