Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Pembayaran dan Pengembalian Pinjaman Uang yang Dijadikan sebagai Modal Kerja

Abstract

Prinsip pemberian hutang piutang (kredit) ini adalah kepercayaan moral, komersial, fmansial, dan anggunan. Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan mauptm bunga. Pennasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 426/Pdt/2011/PT-Mdn dan bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 426/Pdt/2011/PT-Mdn. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah juridis normatif, dimana pembahasan dilakukan berdasarkan ketentuan teoritis dan juga telaah pustaka. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 426/Pdt/2011/PTMdn adalah adanya itikad tidak baik dari pihak tergugat selaku pihak debitur atas hutang-hutangnya, serta adanya rasa keengganan untuk melaksanakan prestasinya secara baik. Akibat hukum wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 426/Pdt/2011 /PT-Mdn maka kepada pihak yang melakukan wanprestasi harus melakukan pembayaran utangnya secara penuh dan sebagai jaminan atas pelaksanaan kewajiban bank tersebut pengadilan meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh debitur.