Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Desain Industri Dikaitkan dengan UU N0.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Analisis Putusan Ma.No.02/Desain Industri/2613/Pn.Niaga/Medan)

Abstract

Jika dilihat secara global, perlindungan terhadap desain industri telah melewati beberapa fase atau tahapan perkembangan tersendiri, dimana perkembangan pengaturan hak atas kekayaan intelektual dalam bidang desain industri masih belum mendapat perhatian cukup besar, pada hal bidang desain industri sangat besar perananya dalam kegiatan industri dan perdagangan. Dimana Pengaturan perlindungan desain industri dibutuhkan untuk melindungi hak-hak dari pedesain agar tidak ada orang lain yang melakukan kecurangan atau dengan segaja menjiblak karya orang lain. Konsenkuensi yuridis dari tidak efektifnya ketentuan pasal 10 jo pasal 12 Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengatur perihal pendaftaran hak (first to file) yaitu tidak dilakukannya pendaftaran hak atas karya desain industri oleh pendesainnya berakibat pendesain tidak mendapatkan perlindungan hukum, secara yuridis tidak berhak atas karya desainnya. Perlindungan hukum akan berada pada pihak yang melakukan pendaftaran atas karya tersebut dan memiliki bukti sertifikat pendaftaran. Walaupun demikian masih sering timbul permasalahan. Melihat kondisi ini, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagairuana perlindungan hukum pemegang hak: desain industri dalam kasus putusan MA.No.02/Desain IndustriJ2013/PN.Niaga/Medan dan bagaimanakah akibat hukum dalam kasus tersebut sesuai dengan putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga. dengan menggunakan metode penelitiaan Yuridis Normatif yaitu mencari fakta-fakta konkrit dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam permasalahan ini dilakukanlah penelitian studi dipengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan MA.No.02/Desain Industri/2013iPN .Niaga/Medan sesuai dengan judul skripsi. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa masih ada kekurangan dalam hal pelaksanaan dalam sistem pendaftaran terhadap hak desain industri. Dimana masih banyak persamaan yang mendasar yang membuktikan sering terjadinya kecurangan. Padahal dalam undang-undang no. 31 tahun 2000 tentang desain industri telah begitu jelas dijelaskan bahwa yang berhak mendapatkan sertifikat desain adalah orang yang pertama menda:ftarkan hasil desainnya dan dengan ithikad baik . Yang mana dalam kasus putusan dikatakan bahwa desain industri milik tergugat tidak memiliki kebaruan dan sama dengan milik penggugat. Dengan pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut. If viewed globally, the protection of industrial design has passed through several phases or separate stages of development, in which the development of intellectual property rights in the field of industrial design still has not received considerable attention, in the field of industrial design is very large role in industrial activities and trade. Where industrial design protection arrangements are needed to protect the rights of the designers so that no one else cheats or simply misrepresents the work of others. The juridical consent of the ineffectiveness of the provisions of article 10 jo article 12 of Act No.31 of 2000 on Industrial Design which regulates the matter of registration of rights (first to file) that is not the registration of rights to the work of industrial design by the designer resulted in the designer did not get legal protection, Juridically not entitled to its design work. Legal protection will be with the party registering for the work and having proof of registration certificate. Nevertheless still often arise problems. Seeing this condition, the problem that will be discussed in this research is how the legal protection of the holder of industrial design right in the case of decision of MA.No.02 I Industrial Design I 2013 I PN.Niaga I Medan and how the legal effect in the case is ir. accordance with the Supreme Court's decision. No.02 I Industrial Design I 2013 I PN.Niaga. Using the Normative Juridical research method that is looking for concrete facts and reviewing the laws and regulations relating to research. In this problem conducted research studies in Medan District Court by taking decision of MA.No.02 I Industrial Design I 2013 I PN.Niaga I Medan in accordance with the title of thesis. The results of the study conclude that there is still a lack of implementation in the registration system for industrial design rights. Where there are still many fundamental equations that prove often the occurrence of cheating. Whereas in the law no. 31 of 2000 on industrial design has been so clearly explained that who deserves a design certificate is the first to register the design results and with good faith. Which in the case of the verdict it is said that the design of the industry of the defendant has no novelty and the same as that of the plaintiff. With the cancellation of industrial design registration abolish all legal consequences relating to industrial design rights and other rights derived from the industrial design.