Penyalahgunaan Senjata Api Ditinjau dari KUH Pidana (Studi Kasus di POLTABES MS)

Abstract

Dengan adanya penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi belakangan ini maka Kitab Unclang-undang Hukum Pidana memandang bahwa perbuatan seperti itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dasar hukum yang mengaturnya adalah UU No. 8 Tahun 1948, tentang Pendaftaran clan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. UU No. 12 Tahun 1951, tentang Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa, dan beberapa peraturan lainnya yang dikeluarkan melalui Skep Kapolri. Apabila terjadi penyalahgunaan senjata api maka sistem peradilan terhadap oknum penyalahgunaan senjata api tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-unclangan yang berlaku. Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengapa terjadi penyalahgunaan senjata api ? serta bagaimana peranan POLRI dalam melakukan pendataan dan pengawasan senjata api ? Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pad.a Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang Senjata Api, Proses Pemberian lzin Senjata Api Non Organik TNI/POLRI kepada masyarakat sipil, Sistem Pengawasan Peredaran Senjata Api oleh POLRI dan proses penyidikan sampai ke pengadilan tindak pidana penyalahgunaan senjata api serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran pada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data maka diketahui senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Termasuk juga dalam pengertian senjata api, yaitu bagian-bagian senjata api, meriam, dan senjata penyembur api serta bagian-bagiannya, senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas caliber 5,5 mm ke atas, pistol sembelih, pistol pemberi isyarat, pistol atau revolver mati suri dan senjata api tiruan seperti pistol atau revolver tanda bahaya clan pistol/revolver lomba, senjata peluru karet, senjata gas air mata clan senjata kejutan listrik. Polri mempunyai fungsi yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemberian dan pengawasan izin senjata api non organik TNl/Polri, disebabkan salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai penyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Khusus dalam sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung yang militeristik, serta memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidik terhadap terjadinya penyalahgunaan izin senjata api non organic TNl/Polri. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam menjalankan wewenang Polri sebagai penyidik adalah prilaku dari anggota Polri tersebut yang bertindak di luar batas kewajaran dan kewenangannya serta kebudayaan masyarakat yang menganggap hubungan dengan Polri berarti menambah permasalahan baru.