Pertanggungjawaban Delik Aborsi Ditinjau dari Undang-Undang N0.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Lahimya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Khususnya Pasal 15 memberikan angin segar bagi dunia medis untuk dapat melakukan aborsi demi kepentingan menyelamatkan ibu dan janin. Akan tetapi Undang-undang inipun masih memberikan ketentuan yang limitatif sehingga perlu pengkajian yang mendalam untuk mengambil tindakan ahorsi, khususnya bagi tim medis. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan membenarkan pclaksanaan aborsi, namun pclaksanaan terscbut haruslah memiliki indikasi medis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Undang-undang kesehatan membenarkan pelaksanaan aborsi dengan alasan medis, yakni dimana kondisi keselamatan si ibu (mengandung) akan terancam jika kandungannya dilanjutkan, sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan aborsi terhadap janin di dalam kandungannya. Sedangkan pada hukum islam terdapat j uga pengecualian sebagaimana diatur dalam undang-undang kesehatan. Disarankan sebagai berikut Pengaturan delik aborsi yang diatur dalam Pasal 15 sebaiknya menjelaskan secara rinci tentang indikasi medis dan dasar pertimbangan dilakukannya tindakan medis tertentuu tersebut. Dan dalam pelaksanaan aborsi secara legal hams benar-benar memperhatikan indikasi medis dan pertimbangan sungguh-sungguh demi keselamatan seorang ibu.