Kajian Hukum tentang Tindak Pidana Trafficking terhadap Anak dan Perempuan (Studi Kasus No: 806 / Pid.B/2009/ PN.Mdn)

Abstract

Perdagangan anak adalah setiap tindakan atau transaksi dimana orang (perempuan dan anak) dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok manapun demi keuntungan dalam bentuk lain mcliputi menav.·arkan, mengantarkan atau menerima perempuan dan anak dengan berbagai cara untuk tujuan eksploitasi seksual, mengambil organ tubuh perempuan dan anak atau keterlibatan dalam kerja paksa serta adopsi. Di Indonesia pcnyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ternyata dirnaksudkan untuk mewujudkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat unsur-unsur dan norma hukum yang baru dalam sistem hukum pidana kita. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi, patutlah diwaspadai bahwa karakteristik tindak pidana perdagangan orang ini, bersifat khusus dan merupakan extra ordinary crime, karena banyak melibatkan aspek yang kompleks, dan bersifat transnasional organized crime, karena melintasi batas-batas negara serta dilakukan oleh organisasi yang rapi dan te1tutup. Dengan demikian, strategi penanggulangan dan pemberantasannya harus secara khusus pula. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan kehandalan para penegak hukumnya untuk memahami ketentuan hukumnya dan melakukan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Disamping dukungan masyarakat melalui advokasi dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan tindak pidana perdagangan orang ini dapat ditckan bahkan diberantas. Lahimya berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak, menunjukkan tingginga komitmen pemerintah terhadap permasalahan ini. Diharapkan agar gugus tugas daerah menindaklanjuti berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dengan Peraturan Daerah, Surat Keputusan Kepala Daerah, Pedoman Pelaksanaan.