Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Laundering dalam Perkara Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tenang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor: 847/Pid.B/2013/PN.Medan)

Abstract

Perkembangan teknologi perbankan nasional maupun intemasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada] pelaku money laundering untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional. Undang-undang RI No 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1.